Network
"Melihat fakta-fakta di atas, saya kira pengembangan wisata medis di Indonesia menjadi sangat realistis, dan saya rasa perlu kita bangun distrust tentang pengalaman berobat di luar negeri guna menumbuhkan rasa percaya wisatawan medis Indonesia, dan yang paling penting bagi saya adalah lewat industri wisata medis ini, kita mampu melakukan diversifikasi ekonomi, menarik investasi luar negeri, penyediaan lapangan pekerjaan, pembangunan industri layanan kesehatan di Indonesia, serta menahan laju layanan kesehatan serta devisa kita agar tidak mengalir ke negara-negara yang lebih sejahtera," katanya.
Baca Juga: Namanya Hilang dari Daftar Penerima Bantuan, Puluhan Ibu-ibu 'Seruduk' Kantor DPRD Kabupaten Dompu
Menggapi keinginannya tersebut, ia menyatakan perlu adanya dukungan dari pemerintah melalui promosi masif dan fasilitas-fasilitas penunjang lainnya, seperti membangun rumah sakit internasional hingga mendatangkan dokter spesialis dari luar neger.
Jika hal itu dapat terlaksana maka kualitas dan tarif layanan medis Indonesia bisa sebanding dengan negara-negara yang lebih dulu melakukan dua hal tersebut.
"Saya ingin rumah sakit berstandar internasional seperti John Hopkins yang berada di Amerika Serikat, ada cabang nya di Indonesia. Maka dari itu, saya meminta kepada BKPM untuk dapat mencari investor potensial guna membangun rumah sakit berkelas internasional di Jakarta, Bali, dan Medan," katanya.
Baca Juga: Meski Terapkan WFH, Johnny G. Plate Pastikan Layanan Kemenkominfo Tetap Berjalan seperti Biasa
Lebih lanjut ia mengatakan, pemerintah juga akan mempertimbangkan izin untuk dokter asing, namun harus sesuai kebutuhan.
Dokter asing itu nantinya, kata dia, tidak hanya sekadar datang melainkan berkolaborasi dengan para dokter dan tenaga medis anak bangsa. Sehingga nantinya rumah sakit menjadi teaching hospital dan mereka harus selalu didampingi oleh dokter-dokter spesialis dari Indonesia.
"Saya juga mengusulkan kepada K/L terkait untuk mengkaji peraturan yang memungkinkan dokter asing bekerja di Indonesia dengan mempertimbangkan komposisi dan durasi izin bekerja, serta nilai tambahnya," katanya.
Baca Juga: Jokowi Bagikan Banpres Produktif di Yogyakarta: Kalau Kurang Minta ke Bank, Tapi Pinjam
