Network
"Nah, menurut Bapak Presiden tadi kalau Covid-19 orang akan begitu ada, takut keluar. Jangan-jangan nanti kalau WFH malah muter-muter mobilnya, jadi jangan-jangan nambah polusi udara dan seterusnya, nah ini perlu kajian matang," sambungnya.
Sementara itu, terkait dengan surat edaran yang sebelumnya dikeluarkan terkait penerapan WFH bagi aparatur sipil negara (ASN), Menteri Anas menjelaskan bahwa langkah ini sejalan dengan persiapan gelaran Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN yang direncanakan pada 5-7 September 2023. Dalam konteks ini, WFH dijadikan sebagai langkah persiapan dan bukan semata-mata terkait isu polusi udara.
Baca Juga: Kementerian Luar Negeri China Lindungi Warga Jepang dari Aksi Kekerasan
"Kalau WFH yang dikeluarkan surat edaran MenPAN-RB menindaklanjuti arahan rapat terbatas terdahulu. (Dimana) WFH dari tanggal 28 Agustus sampai 7 September dalam rangka KTT. Jadi bukan dalam rangka soal polusi udara," tegas Menteri Anas.
Keputusan pemerintah untuk mengkaji penerapan WFH sebagai upaya mengurangi polusi udara merupakan langkah yang penting dalam menjaga kesehatan lingkungan dan masyarakat.
Meskipun ada beberapa kekhawatiran terkait peningkatan mobilitas pribadi yang mungkin terjadi, kajian matang dan pendekatan yang holistik akan menjadi kunci untuk menilai dampak potensial dari langkah ini.
Selain itu, kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta juga akan menjadi faktor penentu keberhasilan upaya mengurangi polusi udara melalui penerapan WFH.
Baca Juga: Moving Episode 12 dan 13 Tayang Besok Jam Berapa? Simak Link Nonton Sub Indo dan Spoiler di Sini
"Kalau WFH yang dikeluarkan surat edaran MenPAN-RB menindaklanjuti arahan rapat terbatas terdahulu. (Dimana) WFH dari tanggal 28 Agustus sampai 7 September dalam rangka KTT. Jadi bukan dalam rangka soal polusi udara," tukasnya.
Dalam mengambil keputusan yang akan mempengaruhi banyak aspek masyarakat dan lingkungan, perlu adanya kesadaran akan tantangan dan peluang yang mungkin muncul.
