Network
PR DEPOK - Kemensos berhasil menempuh langkah untuk mengatasi potensi kerugian negara dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) sebesar lebih dari Rp523 miliar.
Tri Rismaharini, Menteri Sosial Republik Indonesia mengatakan, langkah yang dilakukan Kemensos tersebut, salah satu diantaranya, dengan melakukan perbaikan yang signifikan dalam mengatasi permasalahan DTKS, dengan cara bekerja sama dengan beberapa Kementerian/Lembaga dalam pengawasan dan pemadanan data.
Upaya dalam mengatasi permasalahan DTKS tersebut, pada tahun 2021, Kemensos sudah melakukan evaluasi tiap enam bulan sekali. Dan data KPM sudah tidak update.
Maka dari itu, Kemensos melakukan perbaikan data menjadi sebulan sekali, karena jika dilakukan pembaruan tiap 2 tahun sekali, ketidakakuratan data sangat tinggi.
Baca Juga: 7 Cara Meredakan Sakit Kepala dan Mual Secara Cepat dan Alami, Disarankan Pakar Kesehatan
Langkah selanjutnya dalam mengatasi permasalahan DTKS yang tidak akurat, Kemensos menjalin kerjasama antar Kementerian/lembaga pemerintah dalam berbagi data. Diharapkan akurasi data dapat tepat sasaran.
Kementerian/Lembaga yang menjalin kerjasama dengan Kemensos, selain Pemerintah Daerah dalam pengawasan dan pemadanan data diantaranya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU), Kemenkumham, BPJS Ketenagakerjaan, Ditjen Dukcapil, Kemendagri, dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).
