Network
HET gabah ini, menurut Yeka, harus dievaluasi setiap minggu untuk memastikan bahwa harga gabah tetap terkendali. Namun, apabila harga gabah telah stabil, maka penerapan HET gabah bisa dipertimbangkan untuk dihapus. Penting juga untuk mencermati komponen produksi di tingkat petani dalam merumuskan kebijakan HET gabah ini.
Menurut data yang disampaikan oleh Yeka, saat ini harga gabah berkisar antara Rp 6.500 hingga Rp 7.300 per kilogram. Jika kenaikan harga gabah terus berlanjut tanpa kendali, maka pengawasan HET gabah di tingkat penggilingan padi dianggap sebagai cara yang lebih efektif daripada mengawasi HET beras di pasar.
Baca Juga: Resmi Dibuka! Berikut Syarat dan Cara Daftar BPMS 2023, Dapatkan Bantuan hingga Rp10 Juta
"Apabila dalam mitigasi yang dilakukan pemerintah ada indikasi harga gabah akan terus naik tak terkendali, Ombudsman mengusulkan segera dibuat HET gabah di tingkat penggilingan padi. Sehingga harga gabah bisa lebih dikendalikan," ucap Yeka.
Yeka juga mencatat bahwa harga beras premium saat ini sudah melebihi HET, dengan harga mencapai Rp 14.270 berdasarkan data Bapanas. Demikian juga dengan harga beras medium yang mencapai Rp 12.620. Dengan demikian, HET beras dianggap kurang efektif dalam meredam kenaikan harga beras di pasar.
Selain mengenai HET gabah, Ombudsman juga mengusulkan kebijakan pembatasan peredaran gabah kering panen (GKP) dan gabah kering giling (GKG) lintas provinsi untuk mengukur stok gabah di berbagai wilayah.
Yeka juga menyarankan agar Kementerian Pertanian mengatur kerja sama antara penggilingan kecil dan besar dalam penyerapan dan penggilingan padi dari petani.
