Network
Baca Juga: Viral! Kisah Warga Bunuh Diri Diduga karena Teror DC AdaKami, Tinggalkan Anak Usia 3 Tahun
Di samping itu, Ombudsman memberikan saran kepada Perum Bulog untuk mempercepat impor beras dari berbagai negara demi menjaga pasokan Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Dalam hal ini, tata kelola impor harus tetap berpegang pada peraturan yang berlaku serta mengutamakan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG).
Mengenai operasi pasar atau Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), Ombudsman menyarankan agar operasi ini dilakukan langsung kepada masyarakat konsumen agar lebih tepat sasaran dan mempersingkat waktu beras murah sampai kepada masyarakat.
Ombudsman juga mengingatkan pemerintah dan aparat penegak hukum untuk selalu mengedepankan asas "Ultimum Remidium" dalam pengawasan Tata Niaga Beras. Dikhawatirkan bahwa penegakan hukum melalui pidana dapat membuat pasokan beras semakin langka di pasar.
Oleh karena itu, Ombudsman mengingatkan bahwa kebijakan HET beras tidak boleh menjadi alat yang merugikan dan menimbulkan ketidakpastian di pasar, termasuk pembelian beras oleh supermarket atau minimarket yang bisa menyebabkan panic buying.
Baca Juga: Update Polusi Jakarta: Kemarin Cuaca Cerah Berawan, Sekarang Masuk Lagi ke Posisi Satu Dunia
Untuk mencapai kebijakan jangka panjang, Ombudsman RI juga mengusulkan beberapa langkah, termasuk pengembangan lahan pertanian, perbaikan sistem pengairan irigasi, pengembangan teknik pertanian yang lebih efisien, perbaikan mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi, pendampingan dan penyuluhan kepada petani, serta pengembangan infrastruktur teknologi pasca panen yang modern.
"Kebijakan HET beras jangan dijadikan momok untuk menjerat yang akhirnya malah menyebabkan suplai beras menjadi tidak lancar. Jangan sampai supermarket atau minimarket melakukan pembatasan pembelian beras karena akan menyebabkan panic buying," jelas Yeka.
