Network
PR DEPOK – Covid-19 atau virus corona hingga saat ini masih melanda sebagian wilayah dunia termasuk Indonesia.
Covid-19 merupakan salah satu virus yang dapat menular lewat udara.
Sejak pertama kali diumumkan oleh Presiden Joko Widodo pada 2 Maret 2020 silam, jumlah kasus positif virus corona di tanah air terus mengalami peningkatan.
Baca Juga: Patung Chadwick Boseman Segera Dibangun, Walikota Anderson: Seluruh Kota Antusias Mengerjakannya
Sebelumnya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kembali menerapkan pemberlakuan ganjil genap usai sebelumnya dihentikan selama beberapa bulan lalu.
Usai pemberlakuan kembali kebijakan ganjil genap serta adaptasi kebiasaan baru (AKB), kasus positif virus corona di DKI Jakarta mengalami lonjakan yang signifikan.
Ketua Frasksi Nasdem DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino mendesak Pemprov DKI Jakarta segera mengevaluasi kebijakan ganjil genap di masa pandemi Covid-19.
Baca Juga: Marak Peralihan Fungsi Lahan, Krisis Air Bersih Kian Meluas
Menurutnya, jika kebijakan ganjil genap masih diterapkan dikhawatirkan akan menambah klaster baru penularan Covid-19.
"Harus dievaluasi. Kebijakan ganjil genap hanya akan menimbulkan masalah baru di tengah kasus Covid-19 yang terus meningkat," katanya seperti dikutip oleh pikiranrakyat-depok.com dari RRI.
Selain itu, dirinya menilai kebijakan ganjil genap justru hanya menambah masyarakat kesulitan dalam bekerja dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
Baca Juga: Bantah Isu Timor Leste Ingin Kembali Bergabung dengan Indonesia, Kominfo: Berita Hoaks
"Ganjil genap hanya akan membuat masyarakat semakin sulit mencari nafkah," ujarnya.
Berdasarkan laporan dari RRI, hingga saat ini belum terdapat tanggapan lebih lanjut dari pihak Pemprov terkait permintaan evaluasi ganjil genap dari DPRD.
Sebelumnya, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Doni Monardo juga meminta Pemprov DKI Jakarta melakukan evaluasi terhadap sistem pembatasan kendaraan berdasarkan plat nomor ganjil genap.***
