Network
PR DEPOK – Kontroversi pernyataan Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP Bidang Politik, Puan Maharani mengenai Sumatera Barat (Sumbar) dan Pancasilais berakibat pada ajang Pemilihan Kepala Daerah serentak (Pilkada) Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumbar 2020.
Akibatnya adalah Bakal Pasangan Calon (Bapaslon) Mulyadi-Ali Mukhni mengembalikan Surat Keputusan (SK) dukungan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) partai di bawah naungan Megawati Soekarnoputri.
Keputusan pengembalian SK dukungan itu disampaikan Ali Mukhni pada Sabtu, 5 September 2020.
Baca Juga: Tokoh Harus Berikan Contoh dalam Penerapan Protokol Kesehatan, dr Tirta: Perlu Konsisten
"Sudah kami sepakati bersama Pak Mulyadi. Kita kembalikan SK dukungan dari PDIP itu. Jadi, Mulyadi-Ali Mukhi hanya diusung Demokrat dan PAN untuk bertarung di Pilgub Sumbar," kata Mukhni sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-depok.com dari RRI.
Ali Mukhni Bakal Pasangan Calon Wakil Gubernur Sumbar yang kini menjabat sebagai Bupati Kabupaten Padang Pariaman mengatakan hal itu dipilih lantaran banyaknya desakan dari masyarakat Sumbar.
Masyarakat Sumbar tersebut mengaku kecewa dengan pernyataan Puan Maharani mengenai Sumbar dan Pancasilais tersebut.
Baca Juga: Kasus Positif Covid-19 Kian Melonjak, DPRD DKI Minta Pemprov Evaluasi Ganjil Genap
Kekecewaan tersebut diungkapkan masyarakat Sumbar melalui tokoh-tokoh masyarakat Minang yang kemudian disampaikan pada Ali Mukhni.
Berdasarkan aspirasi itu, Mukhni akhirnya memutuskan untuk mengembalian SK dukungan PDIP terhadap dirinya dan pasangannya Mulyadi pada Pilgub Sumbar 2020.
"Banyak tokoh-tokoh Minang telepon saya, mereka sampaikan kekecewaan terhadap pernyataan Puan itu," ujar Mukhni.
Baca Juga: Patung Chadwick Boseman Segera Dibangun, Walikota Anderson: Seluruh Kota Antusias Mengerjakannya
Sebelumnya, Paslon Mulyadi-Ali Mukhni mendapat dukungan dari tiga partai politik sekaligus yakni PDIP, PAN dan Demokrat untuk maju dalam Pilgub Sumbar 2020.
Namun, karena pernyataan Puan Maharani selaku petinggi PDIP terkait Sumbar dan Pancasilais, berpengaruh pada dukungan bagi Paslon.
Akhirnya pihak paslon Ali-Mukhni memilih mengembalikan SK dukungan PDIP.
Baca Juga: Marak Peralihan Fungsi Lahan, Krisis Air Bersih Kian Meluas
Keputusan itu diambil dengan memperhatikan aspirasi masyarakat Sumbar yang merasa kecewa dengan dukungan dari PDIP untuk paslon tersebut dalam Pilgub Sumbar 2020 mendatang.***
