Network
PR DEPOK - Pelaksanaan program terkait dengan rencana kebijakan sertifikasi yang diperuntukan untuk ulama serta pernyataan terkait 'radikalisme good looking' yang dilontarkan Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi pada beberapa waktu lalu menuai polemik dikalangan masyarakat.
Fachrul Razi mendapatkan interupsi berturut-turut dari Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Pembahasan tersebut menjadi hal yang dibahas pada Rapat kerja (Raker) antara pihak Kementerian Agama serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada Selasa, 8 September 2020.
Baca Juga: Kurangi Intensitas Bicara dan Diam Direkomendasikan Ahli Usai Terbukti Efektif Tekan Risiko Covid-19
Berdasarkan pada pembahasan yang dilakukan oleh pihak Kementerian Agama dan Anggota DPR, Boni Hargens, Pengamat Politik dan Direktur Lembaga Pemilih Indonesia menegaskan dari pernyataan yang dilontarkan oleh kedua belah pihak.
Dirinya mengatakan bukan untuk mendukung atau membela terlebih hingga menjatuhkan siapapun.
Namun, harus didasari oleh menyajikan dasar alur proses mengapa dimunculkan deradikalisasi, sertifikasi hingga ada pernyataan yang berunsur 'radikalisme good looking'.
Baca Juga: Sebut Kelompok Radikal Tumbuh Berkembang di Era SBY, Boni Hargens: di Masa Jokowi Mereka Tak Happy!
Boni juga menjelaskan, situasi yang terjadi saat ini tentu muncul dengan adanya politik identitas yang dikenal serta meningkat secara meluas, terutama pada masa abad ke-21.
Boni juga menuturkan, apa yang akan terjadi bilamana negara Indonesia merupakan bagian dari adanya mondial yang sudah tidak dapat bendung.
