Network
PR DEPOK - Usai membeberkan rencananya untuk kembali menerapkan Pembatasan Soaial Berskala Besar (PSBB) Total mulai 14 September 2020 mendatang, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjadi perbincangan hangat masyarakat.
Sejumlah politikus turut menanggapi pernyataan Anies Baswedan. Salah satunya Arief Poyuono yang merupakan Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gerindra yang mendesak Prabowo Subianto untuk menghadap Joko Widodo agar menonaktifkan orang nomor satu di Jakarta itu.
Arief Poyuono menilau langkah yang dilakukan oleh Anies Baswedan terlalu dini, bahkan cenderung melangkahi pemerintah pusat dalam mengambil keputusan.
Selain Waketum Partai Gerindra, Anies Baswedan juga didesak untuk membatalkan pemberlakuan PSBB Total di Jakarta oleh Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Gembong Warsono.
Baca Juga: Waspada, Peneliti Ungkap Covid-19 Bisa Bunuh Sel-Sel Otak Manusia
Gembong Warsono mengatakan bahwa langkah terbaik yang harus diambil yakni mendisiplinkan warga dalam menerapkan protokol kesehatan yang ketat lebih efektif memutus mata rantai penyebaran Covid-19 dibandingkan PSBB Total.
"Hentikan dan batalkan rencana Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) total atau ketat," tutur Gembong Warsono alam keterangan tertulis pada Sabtu 12 September 2020 seperti dikutip Pikiranrakyat-depok.com dari RRI.
Selain itu, politikus PDI Perjuangan itu juga menganggap bahwa Anies Baswedan dan jajaran Pemprov DKI Jakarta belum berhasil mendisiplinkan warga untuk menerapkan protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19 yang selama ini diimbau pemerintah pusat.
"Selama ini belum nampak nyata signifikan ditempuh oleh Pemda DKI Jakarta," ujarnya.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan untuk menarik rem darurat dan kembali menerapkan PSBB total sebagaimana awal pandemi Covid-19 disebabkan oleh kurva yang tak kunjung turun.
Baca Juga: Pilkada 2020 Didesak untuk Ditunda, Direktur Eksekutif LKPI: Jangan Ngotot, Demi Kemanusiaan
Keputusan PSBB Total yang akan dilaksanakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada Senin 14 September 2020 tentu berdampak pada semua elemen yang terlibat di semua perkantoran di Jakarta yang akan mengalihkan seluruh aktivitasnya di rumah masing-masing.
Berdasarkan laporan yang diterima, hanya ada 11 bidang esensial yang diizinkan beroperasi dengan tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 yang ketat selama PSBB Total.
Dilaporkan, alasan Anies Baswedan mengambil kebijakan tersebut usai melihat fakta di lapangan terkait laju persebaran Covid-19 di Jakarta yang kian meluas tak mampu diimbangi dengan fasilitas kesehatan yang memadai.
Di sisi lain reaksi berbeda ditunjukkan oleh pimpinan organisasi islam Muhammadiyah yang mendukung langkah Anies Baswedan dalam melakukan tarik rem darurat tersebut.
Baca Juga: Diduga Ingin Tekan Penyebaran Covid-19, AS Usir 8.800 Anak Migran Tanpa Proses Imigrasi Standar
Bahkan secara resmi pimpinan Muhammadiyah mengeluarkan 5 poin yang harus dilakukan masyarakat Muhammadiyah saat pemberlakuan PSBB Total DI Jakarta.***
