Network
PR DEPOK - Keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang telah mengeluarkan keputusan tarik rem darurat untuk mengaktifkan kembali pembatasan sosial berskala besar (PSBB) total yang akan diselenggarakan Senin, 14 September 2020 mendatang.
Beragam reaksi datang menanggapi keputusan Anies Baswedan yang dinilai terlalu dini dan melangkahi pemerintah pusat, sehingga beberapa pihak meminta Gubernur DKI Jakarta tersebut diminta untuk terus melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat, utamanya terkait dengan penanganan pandemi Covid-19.
Setelah politikus parati Gerindra, dan politikus PDI Perjuangan, hal senada dilontarkan Anggota Komisi IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay yang menyatakan pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat dan DKI Jakarta yang harus ditingkatkan.
Baca Juga: BMKG: Waspada Hujan Lebat Disertai Kilat dan Angin Kencang Landa Sejumlah Wilayah Jabar
Hal tersebut lantaran DKI Jakarta adalah pusat pemerintahan dan pusat aktivitas ekonomi serta episentrum roda ekonomi nasional. Berkat hal tersebut setiap kebijakan yang menyangkut kepentingan nasional sudah sepatutnya dikoordinasikan dan dikonsultasikan dengan pemerintah pusat.
Lebih lanjut Saleh Partaonan Daulay mengatakan bahwa dirinya menduga kebijakan yang telah diutarakan Gubernur DKI Jakarta itu telah dikoordinasikan dengan pemerintah pusat.
"Awalnya, saya menduga bahwa kebijakan pak Anies itu sudah dikoordinasikan dan dikonsultasikan dengan pemerintah pusat. Makanya, saya mengapresiasi dan meminta agar tingkat kedisiplinan ditegakkan lebih tegas," ujar Saleh pada Sabtu, 12 September 2020 seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari RRI.
Selain itu, ia mengatakan bahwa kebijakan kembali pemberlakuan PSBB Total tersebut dinilai sebagai kebijakan yang mendadak.
Baca Juga: Cerita Penerima Kartu Prakerja, Dapat Mulai Usaha hingga Bantu Ekonomi Keluarga
