Network
"Belakangan, presiden Jokowi malah menafsirkan PSBB itu diberlakukan pada skala RT/RW. Bahkan, pak Airlangga menganggap bahwa penerapan kebijakan PSBB itu sebagai kebijakan mendadak. Implikasi pada kehidupan ekonomi akan besar. Ini berarti, belum ada koordinasi dan konsultasi ketika kebijakan itu diambil," kata Saleh.
Lebih lanjut politisi PAN yang menjabat sebagai Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI itu pun berharap agar setiap kebijakan yang diambil didasarkan atas kajian yang matang.
Saleh Partaonan Daulay menyatakan bahwa evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan harus rutin dilakukan. Dengan begitu, hasil dan efek dari setiap kebijakan yang diterapkan dapat kelihatan hasilnya secara jelas.
Kendati demikian, Saleh Partaonan Daulay menilai pekerjaan Anies Baswedan menurutnya baik, akan tetapi langkah yang ia ambil sejatinya dikonsultasikan dengan pemerintah pusat.
Baca Juga: Studi Terbaru: Risiko Penularan Covid-19 Makan di Luar Lebih Tinggi Ketimbang Naik Kendaraan Umum
"Pak Anies itu dinilai pekerja yang baik. Tetapi, menurut saya, masih tetap perlu konsultasi dengan pemerintah pusat. Setidaknya, konsultasi dan koordinasi dengan komite penanganan Covid-19 beserta seluruh jajarannya. Kalau begini, masyarakat akan bingung sendiri. Mau ikut siapa? Pemerintah pusat atau DKI?" kata dia mengakhiri.***
