Network
PR DEPOK - Diduga telah terjadi kebocoran Data Pemilih Tetap (DPT) yang ada di situs resmi KPU. Hal tersebut dibenarkan dan disampaikan langsung oleh Bareskrim Polri kepada Wartawan pada Rabu, 29 November 2023.
Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri Brigjen Pol Adi Vivid mengatakan bahwa pihaknya masih mendalami dugaan kebocoran data pemilih yang terjadi di KPU saat melakukan Patroli Siber.
Lebih lanjut ia mengatakan bahwa pihaknya telah menemukan sebuah akun yang diduga telah meretas dan menyebarluaskan data tersebut.
Akun X dengan nama pengguna @P4c3nog3 tersebut diduga telah membeberkan informasi data yang ada di KPU kemudian memperjualbelikannya di situs daring secara ilegal.
Baca Juga: Dendeng Jantung Pisang: Kuliner Khas Cimahi yang Kreatif, Catat Resepnya
Menanggapi hal itu, Calon Wakil Presiden Nomor urut 3 Mahfud MD buka suara mengenai dugaan kebocoran data di website KPU tersebut. Ia mengatakan sangat prihatin dengan apa yang sedang terjadi. Menkopolhukam itu juga meminta agar KPU lebih hati-hati supaya tidak mengganggu jalannya proses pemilu.
“Data yang diretas itu sangat mengagetkan, dan tentu sangat memprihatinkan. Saya berharap pertama KPU sendiri harus membuat sistem kontrol yang menghalangi sumbu- sumbu terjadinya peretasan,” katanya usai menghadiri Seminar Kebangsaan di Karawaci, Tangerang, Banten.
Mahfud MD juga meminta kepada warga masyarakat, agar tidak melakukan peretasan terkait data-data yang menyangkut kepentingan Negara. Hal tersebut agar proses atau rangkaian penyelenggaraan pemilu dapat berjalan dengan baik.
Baca Juga: Ada PKH hingga PIP, Ini Daftar Bansos yang Cair Lagi di Bulan Desember 2023
“Kemudian kepada warga masyarakat, siapapun anda jangan meretas hal-hal yang begitu. Itu adalah kepentingan Negara, itu untuk Bangsa dan Negara kita, penyelenggaraan pemilu dengan baik, dengan segala data-datanya yang tepat itu,” ucapnya.
Ia berharap segala bentuk kecurangan dalam rangkaian pemilu harus segera diantisipasi demi lancarnya Pesta Demokrasi yang akan digelar dalam waktu dekat.
Disisi lain, Kementerian Komunikasi dan Informatika mengatakan telah mengambil langkah klarifikasi terkait dugaan kebocoran tersebut kepada KPU.
“Sesuai SOP dan amanat Undang-undang, kami langsung meminta klarifikasi. Kami mengirim surat lewat email kepada KPU. Mereka diberikan waktu tiga hari untuk merespon ini. Sambil menunggu kami juga melakukan penelusuran awal mengumpulkan data-data yang ada di publik,” kata Dirjen Aptika Kemenkominfo Samuel Abrijani, di gedung Nusantara II DPR RI, Jakarta Pusat.
Baca Juga: Lezat Pisan Euy! 8 Mie Ayam Paling Enak Langganan Para Pelancong di Indramayu, Cek Alamatnya di Sini
Sebelumnya berdasarkan hasil penyaringan, Data yang berhasil diretas memiliki kemiripan dengan jumlah dalam Daftar Pemilih Tetap yang mencapai 204.807.222 pemilih dari 514 Kabupaten Kota di Indonesia, serta sebanyak 128 Negara Perwakilan. Data yang berhasil diretas yang ditemukan di website KPU tersebut sebanyak 204.807.203.
Akun anonim tersebut telah membagikan data seperti NIK, KK, dan E-KTP di situs Breachforums, situs tersebut biasanya digunakan untuk memperjualbelikan data-data hasil peretasan.***
