Network
PR DEPOK - Bali, sebuah pulau yang terkenal dengan keindahan alamnya, seni budayanya, dan pariwisatanya, kini akan mengalami perubahan signifikan terkait kebijakan sertifikasi halal.
Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) telah menetapkan bahwa pengusaha makanan dan minuman, termasuk UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) dan pedagang kaki lima, bersama dengan penyedia jasa penyembelihan hewan dan hasil sembelihan.
Serta untuk para penyedia bahan baku dan tambahan pangan, juga bahan tambahan untuk produk makanan dan minuman di Bali, wajib mendaftar untuk mendapatkan sertifikasi halal Indonesia paling lambat hingga 17 Oktober 2024.
Informasi terkait kebijakan ini diumumkan melalui akun Instagram @punapibali, memberikan pengusaha dan pelaku usaha di Bali kesadaran akan pentingnya sertifikasi halal dalam menjaga kualitas dan keamanan produk yang dihasilkan.
Baca Juga: Kabinet Dikabarkan Tidak Baik-baik Saja, Begini Jawaban Presiden Jokowi
Program Sertifikasi Halal Gratis untuk Usaha Mikro
Pentingnya sertifikasi halal bukan hanya sebatas kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga membuka peluang bisnis yang lebih luas, terutama di pasar yang semakin peduli akan kehalalan produk.
Untuk mendukung pelaku usaha mikro, Kemenag membuka program sertifikasi halal gratis yang diberi nama SEHATI (Sertifikasi Halal Untuk Usaha Mikro). Program ini bertujuan untuk membantu pelaku usaha mikro agar tidak terbebani oleh biaya sertifikasi halal.
Pelaku usaha mikro dapat mengakses program SEHATI melalui layanan 'Sihalal' yang tersedia di website resmi Kemenag, yaitu bpjph.halal.go.id dan ptsp.halal.go.id.
