Network
Baca Juga: Resep dan Cara Membuat Klepon, Camilan Sensasi Manis dan Cara Unik Memakannya
Dalam merespons film tersebut, Bawaslu melakukan langkah taktis dengan meningkatkan komunikasi untuk memastikan informasi tersampaikan secara masif.
Meskipun demikian, Lolly menekankan bahwa Bawaslu telah menangani kasus-kasus yang disoroti dalam film dokumenter ‘Dirty Vote,’ seperti penanganan pembagian susu di Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau car free day (CFD) Jakarta, sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Dandhy Dwi Laksono, sutradara film, menjelaskan bahwa film dokumenter ‘Dirty Vote’ merupakan bentuk edukasi untuk masyarakat yang akan menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2024.
Film ini digarap dalam waktu dua minggu, melibatkan 20 lembaga termasuk Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Indonesia Corruption Watch, dan Yayasan Kurawal.
Dalam lima jam setelah diunggah, film ini mendapatkan perhatian besar dengan 355.831 penonton dan 51.294 suka di YouTube.
Dengan partisipasi aktif masyarakat, film ini diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam mengenai proses demokrasi dan pemilu di Indonesia.
Dengan merespons kritik dan berkomunikasi secara terbuka, Bawaslu menunjukkan komitmennya untuk terus meningkatkan transparansi dan kualitas kerjanya.
Hingga Senin, 12 Februari jam 23.15 WIB, jumlah penonton film dokumenter ‘Dirty Vote’ tersebut telah mencapai sekitar 6,2 juta orang.***
