Network
PR DEPOK – Indonesia dibuat geram dengan tuduhan pemerintah Vanuatu terkait pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Papua Barat.
Pada Sidang Umum PBB, komentar kasar dilayangkan oleh Perdana Menteri Vanuatu, Bob Loughman yang menyebutkan bahwa Indonesia kurang bertindak dalam menangani pelanggaran HAM di Papua Barat.
“Masyarakat Papua Barat terus mengalami pelanggaran HAM,” ujar Loughman dalam sambutan pidatonya di Sidang Umum PBB, seperti dilansir Pikiranrakyat-depok.com dari RNZ.
Baca Juga: Omzet Menurun, Sejumlah Pedagang Pasar Baru Gelar Demonstrasi Minta Pemkot Bandung Buka Jalan Otista
Pemimpin Vanuatu juga mengatakan bahwa tahun lalu para pemimpin dari Forum Kepulauan Pasifik telah meminta Pemerintah Indonesia untuk memberikan izin kunjungan Kantor Komisioner HAM PBB ke Papua Barat.
“Oleh karena itu, saya meminta agar Pemerintah Indonesia menanggapi seruan sebelumnya dari para pemimpin Pasifik,” kata Loughman.
Menanggapi pernyataan dari perdana menteri Vanuatu ini, seorang diplomat muda perwakilan Indonesia di PBB, Silvany Austin Pasaribu menggunakan hak jawabnya untuk membantah tuduhan dari negara Vanuatu tersebut.
Baca Juga: Jika Dibuat Ulang Warner Bros, Berikut Sosok yang Dinilai Cocok Perankan Tokoh di Film Harry Potter
Silvany mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Bob Loughman telah melanggar prinsip piagam PBB untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain.
“Sangat memalukan bahwa negara ini (Vanuatu) terus memiliki obsesi yang berlebihan dan tidak sehat tentang bagaimana seharusnya Indonesia mengatur negaranya sendiri,”
“Anda bukanlah perwakilan rakyat Papua, dan berhenti berangan untuk menjadi perwakilan mereka,” ujar Silvany.
Dalam kesempatan tersebut, Silvany juga menyinggung perihal Vanuatu yang belum meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial di negaranya.
Baca Juga: Tersengat Listrik Saat Lepas Baliho Pilkada, Petugas Satpol PP Alami Luka Bakar Hingga 39 Persen
Diplomat muda itu juga menegaskan bahwa status Papua Barat adalah bagian dari Indonesia dan status itu bersifat final.
Silvany juga mengutip pernyataan Jokowi pada sebelumnya mengenai pendekatan win win solution yang saling menguntungkan setiap negara.
Ia pun kembali menyoroti sikap negara Vanuatu yang justru memicu perpecahan.
“Tetapi negara bodoh ini (Vanuatu) memilih sebaliknya. Pada saat krisis kesehatan darurat dan kesulitan ekonomi"
"Negara itu lebih memilih menanamkan permusuhan dan membuat perpecahan dengan menyamarkan advokasi mereka untuk separatisme menggunakan hak asasi manusia,” ujar Silvany Austin Pasaribu.
Baca Juga: Yayasan Sahabat Ciliwung Depok Buat Disinfektan Organik, Dilirik KLHK untuk Jajaki Kerja Sama
Ia pun menambahkan bahwa Indonesia hingga saat ini terus berkomitmen untuk memperjuangkan keadilan hak asasi manusia bagi seluruh penduduk negaranya.***
