Network
PR DEPOK – Agenda Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-75 yang digelar di New York pada Sabtu 26 September 2020, nampaknya masih menarik perhatian masyarakat Indonesia.
Pasalnya Perdana Menteri Vanuatu, Bob Loughman pada sesi debat umum acara sempat menyampaikan pendapatnya mengenai penanganan pelanggaran HAM di Papua Barat.
Menurutnya, Pemerintah Indonesia teramat lamban menangani masalah tersebut di Papua Barat.
Menanggapi pernyataan tersebut, diplomat Perutusan Tetap RI (PTRI) New York, Silvany Austin yang juga berperan sebagai liaison officer angkat bicara.
Baca Juga: Kasus Positif Terus Bertambah, Anies Baswedan Tetapkan 3 Lokasi Isolasi Baru untuk Pasien Covid-19
Silvany menyebut Vanuatu bukanlah perwakilan warga Papua Barat saat memberi pendapat dalam sesi hak jawab mengenai tuduhan pelanggaran HAM yang disematkan pada Indonesia.
Diketahui sebelumnya, Sidang PBB kali ini bukanlah pertama kalinya Vanuatu menyinggung isu pelanggaran HAM di Papua Barat.
Hampir setiap tahun dalam gelaran yang sama, Vanuatu kerap menyinggung isu tersebut.
Silvany meminta Vanuatu lebih fokus mengatut negaranya sendiri.
"Anda bukanlah representasi dari orang Papua, dan berhentilah berfantasi untuk menjadi salah satunya," ujar Silvany sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-depok.com dari RRI.
Baca Juga: Hanya Habiskan 80 Detik, 'GeNose' Alat Tes Buatan UGM Mampu Deteksi Covid-19 Melalui Hembusan Napas
Silvany menegaskan Papua dan Papua Barat merupakan bagian dari Indonesia sejak 1945 dan didukung PBB dalam Piagam PBB serta berbagai organisasi internasional lainnya.
“Prinsip-prinsip Piagam PBB yang jelas tidak dipahami Vanuatu adalah penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas teritorial,” tuturnya.
Atas keberanian Silvany menentang secara tegas pernyataan Vanuatu kala itu, sosoknya kini tak lepas dari sorotan masyarakat Indonesia.
Diplomat muda pemilik nama lengkap Silvany Austin Pasaribu itu pernah menduduki jabatan sebagai Sekretaris Kedua Fungsi Ekonomi I Perutusan Tetap RI untuk PBB, New York, Amerika Serikat.
Baca Juga: Lempeng Sunda Alami Pergerakan, BMKG: Gempa dan Tsunami Berpotensi Terjadi di Selatan Pulau Jawa
Kini Silvany bertugas di Kantor Perwakilan Tetap RI untuk PBB di New York.
Ia berhasil meraih gelar Sarjana Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik (FISIP) Universitas Padjadjaran (Unpad), Jatinangor.
Kemudian ia mulai berkarir di Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dan melanjutkan pendidikan Magister (S2) di Universitas Sydney, Australia.
Sebelum ditempatkan di New York, Silvany juga sempat menjadi atase Kedutaan RI di Inggris.***
