Network
PR DEPOK – Di tengah demonstrasi buruh yang diwarnai kericuhan di berbagai daerah, Presiden Joko Widodo meninjau kawasan lumbung pangan nasional (food estate) yang sedang dikembangkan di Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah pada Kamis 8 Oktober 2020.
Secara langsung, Joko Widodo meninjau penanaman padi, keramba ikan, dan peternakan bebek milik masyarakat lokal di sana.
“Secara keseluruhan, ada sekitar 165.000 hektar lahan potensial di Kalimantan Tengah, yang nantinya akan dikembangkan sebagai lokasi lumbung pangan nasional,” ujar Joko Widodo seperti dikutip dari Antara TV, Kamis 8 Oktober 2020.
Baca Juga: Sebut Demo Tolak Omnibus Law Didalangi Tokoh, Airlangga Hartarto: Pemerintah Tahu Siapa di Balik Itu
Diinformasikan sebelumnya, saat kunjungan tahap pertama, presiden menginstruksikan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk bersinergi dengan Kementerian Pertanian (Kementan) RI untuk menyelesaikan pengerjaan saluran irigasi lahan seluas 30.000 hektar.
Proyek tersebut, sebagai bagian dari upaya mendukung terwujudnya swasembada pangan nasional.
Kemudian diperluas lagi sampai dua tahun ke depan, dengan penambahan seluas 148.000 hektar baik di Pulang Pisau maupun Kapuas.
Sementara itu, ada sekitar 10.000 hektar lahan potensial dikembangkan di Pulang Pisau.
Dari jumlah tersebut, lahan yang telah fungsional mencapai 5.840 hektar, sisanya akan dioptimalkan.
Cetak sawah tepatnya terletak di Desa Bentuk Jaya, Kecamatan Dadahup (Kapuas) dan Desa Belanti Siam (Pulang Pisau).
Baca Juga: Bicara Soal UU Cipta Kerja, Mendes PDTT Sebut Akan Beri Keuntungan Bagi Warga Desa
Hingga kini, 85.500 hektar lahan dari dua kabupaten dulunya dikenal sebagai kawasan bekas Pengelolaan Lahan Gambut (Eks PLG) di era orde baru. Kini sudah bisa produksi setiap tahun.
Dalam rencana jangka panjang luasan wilayah pengembangan food estate di Kalteng, mencapai sekitar 370.000 hektar, tujuannya untuk mendukung cadangan pangan nasional dan disuplai ke sejumlah daerah yang ada di Indonesia.
Dalam lawatannya di Kabupaten Pulang Pisau, Joko Widodo mendapatkan pengawalan ketat dari petugas pengamanan presiden, baik oleh personel gabungan Polisi dan TNI.
Mereka sudah stand by sejak seminggu sebelum kedatangan presiden ke Kalimantan Tengah.
Sementara itu, seperti diinformasikan sebelumnya hari ini Kamis Oktober 2020 ditetapkan sebagai puncak mogok nasional 3 hari dalam bentuk unjuk rasa.
Elemen mahasiswa dan buruh dikabarkan bergabung dan berunjuk rasa di depan istana.
Baca Juga: Hari Kedua Demo Tolak UU Cipta Kerja, Polisi Tangkap 209 Orang Pengunjuk Rasa di DPRD Jabar
Mereka ingin menyuarakan penolakan atas disahkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) melalui rapat paripurna DPR yang digelar Senin, 5 Oktober kemarin.
Namun, pihak istana membantah presiden ketujuh RI itu menghindari aksi unjuk rasa mahasiswa dan buruh untuk menolak UU Cipta Kerja.***
