Network
PR DEPOK – Munculnya beragam penolakan terhadap UU Cipta Kerja dari berbagai lapisan masyarakat, mendorong seluruh kepala daerah yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintahan Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) untuk menjadwalkan pertemuan dengan Presiden RI Joko Widodo.
Dalam agenda pertemuan tersebut, para wali kota ini akan membahas mengenai Omnibus Law yang menuai banyak penolakan.
Rencana pertemuan ini telah dikonfirmasi oleh Ketua Apeksi, Airin Rachmi Diany ketika ditemui di Balai Kota Tangerang Selatan, pada Selasa, 13 Oktober 2020.
“Ada minggu ini,” tutur Airin Rachmi Diany, seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari RRI.
Baca Juga: Usai Simpanng Siur 1035 Halaman, DPR Resmi Umumkan Draf Final UU Ciptaker Berjumlah 812 Halaman
Dalam pernyataannya, Airin pun menjelaskan bahwa para walikota meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk dilibatkan dalam penyusunan Peraturan Pemerintah Pengganti Perundang-undangan (Perppu).
Menanggapi hal ini, Joko Widodo pun telah menyetujuinya dan berjanji akan melibatkan seluruh kepala daerah di Indonesia.
Itu ditanggapi baik oleh dirjen otda kita akan dilibatkan dalam PP,” ujar Airin.
Lebih lanjut, Wali Kota Tangerang Selatan itu pun menjelaskan bahwa asosiasi kepala daerah terus berkoordinasi dengan pihak Kementerian Dalam Negeri melalui direktorat jenderal otonomi daerah sebagai atasan.
