Network
PR DEPOK - Rencana vaksinasi massal Covid-19 yang dicanangkan pemerintah mulai November mendatang menuai sejumlah pertanyaan publik terkait halal atau haramnya vaksin yang digunakan.
Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengharapkan masyarakat untuk tidak mempersoalkan hal tersebut.
Direktur LPPOM MUI Lukmanul Hakim menegaskan pihaknya akan transparan dalam melakukan uji klinis vaksin Covid-19 yang rencananya akan didatangkan dari Tiongkok.
Baca Juga: Pakai Masker dari Kunyit, Wajah Gadis Ini Berubah Jadi Kuning karena Terlalu Susah Dihilangkan
"Ini suatu hal yang luar biasa di Indonesia, artinya menunjukan realitas religiusnya Indonesia. Tetapi kemudian juga harus didasari dengan pengetahuan yang memang mumpuni ke Komisi Fatwa MUI," kata Lukman seperti dikutip Pikiranrakyat-depok.com dari RRI Jumat, 23 Oktober 2020.
"Kita percaya saja Insya Allah aman. Jadi jangan ada kemudian opini-opini atau pandangan-pandangan yang lain di luar substansi hukumnya," ujarnya.
Lebih jauh, Lukman memberikan contoh nyata terkait fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang memperbolehkan penggunaan vaksin Measles Rubella (MR) yang mengandung babi lantaran alasan darurat.
Baca Juga: 2 Juta Anak Alami Wasting Parah, Indonesia Duduki Peringkat ke-65 Indeks Ketahanan Pangan Global
Keputusan itu tertuang dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penggunaan Vaksin MR (Measles Rubella) Produk dari SII (Serum Institute of India) untuk Imunisasi.
"Tentang kebolehan dipakai karena terdorong kedaruratan dan dihitung. Saya kira ini panduan hukum. Insya Allah hasil fatwa vaksin Covid-19 memang sesuai dengan sebenar-benarnya dengan panduan syariat Islam," tuturnya.
Diketahui, pemerintah melalui Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Achmad Yurianto menjanjikan Vaksinasi massal akan dimulai pada November 2020.
Baca Juga: Nyamuk Jadi Penyebab Kematian Terbanyak di Dunia, Anak Masuk Kelompok Paling Rentan Terkena Malaria
Vaksin yang dipesan adalah produksi Sinovac, G42/Sinopharm, dan CanSino Biologics dari Tiongkok itu akan disuntikkan kepada berbagai lapisan masyarakat dengan rentang usia 19-59 tahun.
Rencananya, tahapan awal vaksinasi diperuntukkan bagi garda terdepan yaitu Tenaga Medis dan Paramedis contact tracing, TNI/ Polri, Satpol PP, serta pelayanan publik (Bandara/Pelabuhan/Pemadam Kebakaran, dan lain-lain).
Proses penentuan kelompok prioritas ini masih dalam proses oleh Kementerian Kesehatan yang didukung para ahli yang tergabung dalam ITAGI (Indonesian Technical Advisory Group on Immunization) serta melibatkan Kementerian/Lembaga (K/L) dan pihak terkait lainnya.***
