Network
“Laporan singkat yang dimuat di website itu belum konsisten. Padahal kerja yang sangat sederhana.”
“Anak SD disuruh ngetik laporan singkat juga bisa. Ngga perlu sebuah lembaga Kesekjenan (DPR) yang besar,” ujar Lucius.
“Berbagai dokumen lain termasuk apa yang dilakukan anggota, baik saat sidang maupun reses tak ada di website. Yang utama kan ini karena rakyat perlu tahu kerja wakil rakyat mereka,” tuturnya.
Dengan mempertimbangkan hal di atas, Lucius menilai bahwa penerapan smartcard dan scan wajah ini tidak lebih dari proyek ‘basah’ di tengah pandemi Covid-19. Ia menganggap bahwa proyek ini hanyalah demi menghabiskan anggaran yang berlimpah.
Baca Juga: Siap Damai dan Hidup Tanpa Kegaduhan, HRS Minta Pemerintah Bebaskan Ulama-Aktivis yang Ditahan
“Saya kira program smart card dan scan wajah ini lebih terlihat sebagai proyek basah di tengah pandemi.”
“Lembaga Kesekjenan DPR ini sebagai pengguna anggaran nampaknya punya anggaran berlimpah sehingga selalu mampu memikirkan proyek baru buat menghabiskannya,” ujar Lucius.
Di akhir keterangannya, Lucius menekankan bahwa Kesekjenan DPR seharusnya fokus pada pemberian dukungan terhadap tugas-tugas kedewanan. Ia menuturkan, dukungan dari kesekjenan dapat memicu kerja DPR yang lebih baik, sehingga mampu lebih dipercaya oleh masyarakat.***
