Pertanyakan Absennya Polisi dalam Pencopotan Baliho FPI, Kompolnas Akan Minta Klarifikasi Polri

- 22 November 2020, 09:12 WIB
Pangdam Jaya/Jayakarta Mayjen TNI Dudung Abdurachman (tengah) berbincang dengan prajurit TNI saat meninjau apel gelar pasukan pengamanan Pilkada serentak dan antisipasi banjir di Lapangan Monas, Jakarta, Jumat (20/11/2020). Pangdam Jaya/Jayakarta Mayjen TNI Dudung Abdurachman mengatakan siap menurunkan 15.000 personel untuk menjaga pemilihan kepala daerah (Pilkada) dan antisipasi banjir di wilayah Kodam Jaya/Jayakarta. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/foc.
Pangdam Jaya/Jayakarta Mayjen TNI Dudung Abdurachman (tengah) berbincang dengan prajurit TNI saat meninjau apel gelar pasukan pengamanan Pilkada serentak dan antisipasi banjir di Lapangan Monas, Jakarta, Jumat (20/11/2020). Pangdam Jaya/Jayakarta Mayjen TNI Dudung Abdurachman mengatakan siap menurunkan 15.000 personel untuk menjaga pemilihan kepala daerah (Pilkada) dan antisipasi banjir di wilayah Kodam Jaya/Jayakarta. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/foc. /Aprillio Akbar/ANTARA FOTO

PR DEPOK  Tindakan pencopotan baliho Habib Rizieq yang dilakukan TNI atas perintah Pangdam Jaya, Mayjen TNI Dudung Abdurachman, menuai pro dan kontra.

Tindakan ini mendapat sorotan publik lantaran banyak yang memuji aksi tegas dari Pangdam Jaya.

Namun, tak sedikit pula yang beranggapan bahwa pencopotan baliho inilah di luar tugas dan wewenang TNI.

Baca Juga: Sebut Pengiriman Pekerja Migran Ilegal Masih Tinggi karena Mafia, BP2MI: Rakyat Miskin Informasi

Atas kejadian ini, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) berencana untuk meminta klarifikasi dari Polri.

Pasalnya, pencopotan baliho yang tidak berizin itu adalah tugas dari kepolisian dan Satpol PP.

Dalam keterangan yang disampaikan melalui pesan singkat, Anggota Kompolnas, Yusuf Warsyim, mengatakan akan mengajukan pertanyaan kepada Kapolri melalui surat, terkait dengan ada atau tidaknya koordinasi Polri sebelum TNI melakukan pencopotan baliho berwajah Imam Besar FPI itu.

Baca Juga: Pemprov Jabar Tetapkan Kenaikan UMK 2021, Kabupaten Karawang Tertinggi di Jabar Sekaligus Nasional

"Mekanisme Kompolnas apabila ada kasus menonjol, seperti TNI yang mencopot spanduk, bukan Polri dan Satpol PP, saat ini kami lakukan dengan meminta klarifikasi kepada Polri," ujar Yusuf, seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Antara.

Halaman:

Editor: Ahlaqul Karima Yawan

Sumber: ANTARA


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x