Network
PR DEPOK - Imam besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq telah kembali ke Indonesia.
Pria yang juga berperan sebagai pendiri FPI ini telah berangkat dari Jeddah, Arab Saudi dengan penerbangan langsung ke tanah air.
Habib Rizieq telah tiba di Indonesia pada Selasa, 10 November 2020 lalu.
Baca Juga: 80 Orang di Petamburan-Tebet Positif Covid-19, Warga yang Hadiri Kerumunan Diimbau Isolasi Mandiri
Setibanya di tanah air, Habib Rizieq menyelenggarakan sejumlah agenda di tanah air seperti maulid Nabi Muhammad SAW dan pernikahan putrinya di Petamburan.
Selain itu, terdapat juga sejumlah baliho yang bergambar wajah Habib Rizieq.
Sebelumnya jumlah orang berseragam loreng menurunkan baliho bergambar wajah Habib Rizieq yang terpasang pada sejumlah titik.
Baca Juga: Pangdam Jaya Perintahkan Turunkan Baliho Habib Rizieq, Fahri Hamzah: Bukan Hormati Hukum Rimba
Panglima Daerah Komando Militer (Pangdam) Jaya/Jayakarta, Mayjen TNI Dudung Abdurachman S.E., M.M. angkat bicara perihal viralnya video yang menunjukkan baliho bergambar wajah Habib Rizieq Syihab yang diturunkan oleh orang berseragam loreng tersebut.
Dudung mengatakan bahwa penurunan baliho tersebut memang atas perintahnya.
"Ada berbaju loreng menurunkan baliho Habib Rizieq, itu perintah saya," kata Dudung seusai apel kesiapan bencana dan Pilkada serentak di Lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat seperti dikutip Pikiranrakyat-depok.com dari PMJ News.
Baca Juga: Selesai Uji Coba dan Siap Didistribusikan, Berikut Harga Vaksin Covid-19 Moderna
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah menyebut terdapat upaya menarik kembali TNI keranah sipil.
"Sejak konferensi pers Panglima TNI kemarin dan tindakan offside Pangdam Jaya itu tidak saja melukai nilai-nilai dasar kelahiran TNI sebagai tentara rakyat tapi juga sumpah prajurit dan sapta marga. TNI harus berada di luar politik dan menghormati hukum. Hukum negara bukan hukum rimba," tulis Fahri dalam akun Twitter resminya @Fahrihamzah sebagaimana dikutip oleh pikiranrakyat-depok.com.
Kita dukung semboyan “TNI dan POLRI bersatu”. Tapi kita pasti harus menolak tugas TNI sama dengan POLRI. Kita jangan lupa sejarah. Kita telah mengoreksi ABRI dan mengeluarkan POLRI dari-nya. Indonesia adalah negara hukum dan dikelola secara sipil. Militerisme masa lalu.— #GS2020KolaborasiYuk (@Fahrihamzah) November 20, 2020
Menurutnya, TNI seharusnya berdiri ditengah kepentingan rakyat.
Baca Juga: Mengaku Heran Banyak yang Membenci Habib Rizieq, UAS: Apa Dosa Dia? Sampe Sebegitunya
Hal tersebut, sebelumnya selalu ditunjukan TNI dengan hadir membantu masyarakat di lokasi bencana.
Terkait tindakan TNI mencopot baliho Habib Rizieq, Fahri menilai hal tersebut sudah menabrak rambu-rambu militer dalam demokrasi.
Dirinya juga mengimbau Menteri Pertahanan (Menhan), Prabowo Subianto untuk memberi peringatan kepada korps militer.
Baca Juga: Pangdam Jaya Usulkan Pembubaran FPI, Ahli Hukum Tata Negara: Waduh, Terlalu Jauh Melangkah
"Kalau saya jadi Menhan, ini adalah 'lampu kuning' ditabraknya rambu-rambu militer dalam demokrasi. TNI harus mengerti bahwa tugas dia di tengah rakyat adalah memelihara perdamaian. Sebagaimana militer berperang bukan untuk membunuh lawan tapi untuk menjaga perdamaian," katanya.
Mantan wakil ketua DPR tersebut juga menyinggung semboyan 'TNI-Polri bersatu'.
Dirinya menegaskan, TNI dan Polri boleh bersatu namun tidak dalam hal tugas.
Baca Juga: Geopark Ciletuh akan Lakukan Revalidasi, Jawa Barat Siap Pertahankan Status UNESCO
"Jangan lupa sejarah, kita telah mengoreksi ABRI dan mengeluarkan POLRI-nya," tuturnya.***
