PR DEPOK - Usai LP Maarif NU PBNU dan Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah mengundurkan diri dari Program Organisasi Penggerak (POP) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), kini Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) mengikuti langkah serupa.
Hal itu diungkapkan oleh Ketua Umum Pengurus Besar PGRI Unifah Rosyidi dalam keterangan resminya pada Jumat, 24 Juli 2020, menyatakan bahwa PGRI tidak bergabung dalam POP yang diinisiasi Kemendikbud.
"Dengan mempertimbangkan beberapa hal, menyerap aspirasi dari anggota dan pengurus dari daerah, Pengurus Besar PGRI melalui rapat koordinasi bersama pengurus PGRI Provinsi seluruh Indonesia, perangkat kelengkapan organisasi, badan penyelenggara pendidikan, dan satuan pendidikan PGRI yang dilaksanakan pada Kamis tanggal 23 Juli 2020 memutuskan untuk tidak bergabung dalam Program Organisasi Penggerak Kemendikbud," ujar Unifah Rosyidi.
Baca Juga: Kutip Hadis Nabi dalam Kampanye, Joe Biden Janji Akan Bebaskan Palestina dan Perbanyak Ajaran Islam
PGRI mempunyai alasan tersendiri untuk mundur dari program Kemendikbud seperti dilansir Pikiranrakyat-Depok.com dari Antara.
Pertama, alokasi anggaran untuk POP yang mencapai setengah triliun lebih rupiah itu bermanfaat apabila untuk membantu siswa, guru atau honorer, terutama dalam penyediaan infrastuktur di daerah khususnya di daerah 3T demi menunjang pembelajaran jarak jauh (PJJ) karena pandemi COVID-19.
Kedua, PGRI juga memandang perlunya kehati-hatian dalam penggunaan anggaran POP yang harus dipertanggungjawabkan dengan baik dan benar berdasarkan standar akuntansi pemerintah.
“Mengingat waktu pelaksanaan yang sangat singkat, kami berpendapat bahwa program tersebut tidak dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien serta menghindari berbagai akibat yang tidak diinginkan di kemudian hari," kata Unifah.
Baca Juga: Bantah Video ‘Teler’ Catherine Wilson di Acara Sule, Manajer: Gestur Keket Emang Gitu
Selain itu yang ketiga, lanjut dia, kriteria pemilihan dan penetapan peserta program organisasi penggerak tidak jelas.
PGRI memandang bahwa perlunya prioritas program yang dibutuhkan dalam meningkatkan kompetensi dan kinerja guru melalui penataan pengembangan dan mekanisme keprofesian guru berkelanjutan.
Unifah juga menambahkan PGRI sebagai mitra strategis pemerintah dan pemerintah daerah berkomitmen terus membantu serta mendukung program pemerintah dalam memajukan pendidikan nasional.
"Saat ini PGRI melalui PGRI Smart Learning and Character Center (PGSLCC) dari pusat hingga daerah berkonsentrasi melakukan berbagai program peningkatan kompetensi guru, kepala sekolah, dan pengawas yang dilakukan secara masif dan terus-menerus khususnya dalam mempersiapkan serta melaksanakan PJJ yang berkualitas," katanya.
Baca Juga: Muhammadiyah-NU Pamit dari Kemendikbud, DPR: Tidak Pahami Sejarah, Copot Nadiem Makarim dari Menteri
Ia mengatakan, PGRI berharap, Kemendikbud bisa memberikan perhatian yang serius dan sungguh-sungguh pada pemenuhan kekosongan guru akibat tidak ada perekrutan selama 10 tahun terakhir.
Selain itu, memprioritaskan penuntasan penerbitan SK guru honorer yang telah lulus seleksi PPPK sejak awal 2019, membuka perekrutan guru baru dengan memberikan kesempatan kepada honorer yang memenuhi syarat, dan perhatian terhadap kesejahteraan honorer yang selama ini mengisi kekurangan guru dan terdampak pandemi.
Unifah juga meminta Kemendikbud menunda terlebih dahulu pelaksanaan POP tahun ini.***