Network
PR DEPOK - Pada program perekrutan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) skala besar yang menjadi fokus pemerintah pada tahun 2021, sebanyak 58 pemerintah daerah (Pemda) tidak mengajukan formasi guru PPPK.
Terkait sejumlah daerah yang tidak mengajukan formasi guru PPPK tahun 2021 itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim menjelaskan bahwa hal tersebut menjadi isu yang sedang berusaha ditangani Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).
Menurut Nadiem Anwar Makarim, di antara 58 daerah yang tidak mengajukan formasi guru PPPK 2021, sebanyak 29 berasal dari Papua dan Papua Barat.
Baca Juga: Minta Marzuki Tak Bohong Lagi, Syahrial: Jangan-jangan Anda Masuk Demokrat untuk Berlindung dari Kasus BUMN
“Sebanyak 29 di antaranya di Papua dan Papua Barat. Jadi ini adalah isu yang sedang kami tangani sekarang,” ujar Nadiem sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Antara.
Hal itu disampaikan Nadiem dalam rapat kerja dengan Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) secara daring di Jakarta, Rabu 10 Maret 2021.
Nadiem Anwar Makarim mengatakan bahwa alasan 58 Pemda tidak mengajukan formasi guru PPPK tahun 2021 yakni tidak yakin dapat membayar kewajiban finansial untuk para guru PPPK meskipun sebelumnya Kemendikbud sudah menekankan kepada Pemda bahwa pembayaran gaji guru PPPK berasal dari Dana Alokasi Umum 2021.
Lebih lanjut, Mendikbud Nadiem menjelaskan perekrutan guru PPPK merupakan program yang diimpikan sejak lama.
Namun, Pemda masih ragu terkait pembayaran kewajiban finansial untuk guru PPPK.
