Buntut 3 Organisasi Besar yang Bangun Dunia Pendidikan Mundur, DPR: Kemendikbud Bikin Gaduh!

- 28 Juli 2020, 14:04 WIB
ali zamroni /

PR DEPOK – Program Organisasi Penggerak (POP) yang diinisiasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) membuat sejumlah kalangan geram.

Anggota DPR RI pun saat ini mendesak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim agar mengevaluasi ulang program yang telah membuat tiga organisasi besar mundur.

Anggota Komisi X DPR RI Ali Zamroni menyesalkan kebijakan POP Kemendikbud yang dinilai telah membuat gaduh dunia pendidikan di masa pandemi Covid-19.

Baca Juga: Terancam Hukuman 6 Tahun Penjara, Prasetijo Utomo Ditetapkan Tersangka Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Dirinya menyebutkan, pembiayaan POP dibebankan pada APBN, yakni mencapai Rp595 miliar.

"Kita ketahui betapa ketiga organisasi ini berkontribusi membangun dunia pendidikan di Indonesia sejak lama dan informasi bahwa tidak lolosnya beberapa organisasi yang sudah layak seperti Muslimat NU, Aisyiyah, IGNU dan lain lain," kata Ali dalam keterangan persnya seperti dikutip Pikiranrakyat-depok.com dari situs resmi DPR RI Selasa, 28 Juli 2020.

Seperti diketahui, PGRI dan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah dan Lembaga Pendidikan Ma’arif Nahdlatul Ulama (NU) menyatakan mundur dari Program Organisasi Penggerak yang diluncurkan Kemendikbud.

Baca Juga: Djoko Tjandra Kabur, ICW Desak Joko Widodo Evaluasi Kinerja Kepala BIN

loading...

Mereka menilai pemilihan ormas dan lembaga pendidikan yang ditetapkan lolos evaluasi proposal bantuan dana POP tidak jelas dan transparan.

Sementara itu, terkait masuknya Sampoerna dan Tanoto Foundation jadi mitra POP Kemendikbud, Ali menduga bahwa program ini sudah masuk dalam kategori konflik kepentingan karena Sampoerna Foundation mendapatkan Kategori Gajah sebesar Rp20 miliar di Program Organisasi Penggerak, sedangkan Dirjen GTK Kemendikbud yang menandatangani SK POP merupakan Mantan Dekan di Universitas Sampoerna.

"Menteri Nadiem dan para pejabat di lingkungan kemendikbud RI harus dievaluasi karena Pendidikan itu harus bebas dari segala kepentingan, jangan sampai adanya titipan dan ditunggangi oleh kepentingan pribadi atau golongan," ujar politisi dari Fraksi Gerindra ini.

Baca Juga: Kasus Covid-19 Tembus 100.000, DKI Jakarta Kembali Pecah Rekor

Kendati demikian, Ali Zamroni memberikan apresiasi atas adanya POP untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan pendidikan.

Untuk itu, dirinya meminta agar badan independen yang melakukan seleksi kepada organisasi dalam POP tersebut bersikap transparan mengenai proses dan hasil seleksi terhadap organisasi yang lolos dalam POP.

"Kami apresiasi SMERU telah melakukan evaluasi dan sebaiknya hasil penilaian ini diberitahukan pada peserta untuk perbaikan kedepannya. Organisasi yang tak lolos, harus diberitahu kenapa tidak lolos, apa sebabnya, kekurangannya apa," tuturnya.***

Editor: Billy Mulya Putra

Sumber: DPR


Tags

Komentar

Artikel Terkait

Terkini

Terpopuler

Terpopuler Pikiran Rakyat Network

Pikiran Rakyat Media Network

X