Network
PR DEPOK - Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengumumkan bahwa pemerintah akan melarang social commerce, termasuk TikTok Shop, untuk bertransaksi langsung di platform media sosial. Larangan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 70 Tahun 2023 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang yang Dijual Melalui Sistem Elektronik.
Alasan utama di balik larangan yang berdampak pada TikTok Shop ini adalah untuk melindungi konsumen, menciptakan persaingan yang sehat, dan meningkatkan peran pemerintah dalam mengatur perdagangan elektronik.
Pemerintah ingin memastikan bahwa konsumen mendapatkan perlindungan yang memadai saat berbelanja online, termasuk keaslian, kualitas, dan keamanan produk yang mereka beli.
Baca Juga: Ratingnya Tinggi! Berikut 7 Bakso yang Rekomen Banget untuk Kamu Coba di Kabupaten Banyuwangi
Selain itu, larangan ini juga bertujuan untuk mencegah platform social commerce memperoleh keuntungan yang tidak adil dari posisi mereka sebagai platform media sosial yang populer. Dengan menerapkan aturan ini, pemerintah berharap dapat menciptakan persaingan yang sehat di pasar e-commerce.
Namun, keputusan ini juga menimbulkan beragam tanggapan. Para pedagang tradisional dan pelaku industri e-commerce menyambut baik langkah ini, menganggapnya sebagai langkah positif untuk menciptakan lingkungan bisnis yang adil. Namun, ada juga kekhawatiran dari beberapa pihak, terutama dari para penjual di TikTok Shop dan pengguna platform tersebut.
Para penjual di TikTok Shop khawatir bahwa larangan ini akan berdampak negatif pada penjualan mereka. Mereka mengandalkan basis pengguna yang besar dan beragam di TikTok untuk mencapai audiens yang lebih luas.
Baca Juga: Cara Daftar Bansos Oktober 2023 Online Hanya Modal 2 Dokumen, Cek di Sini
Di sisi lain, pengguna TikTok Shop khawatir bahwa hal ini akan membuat pengalaman belanja mereka menjadi kurang nyaman, karena mereka harus keluar dari aplikasi TikTok untuk menyelesaikan transaksi.
