PR DEPOK – Politisi Partai Demokrat, Yan Amarullah Harahap mengemukakan pendapatnya terkait kebijakan pemerintah yang belum lama ini tengah direncanakan.
Diketahui, pemerintah sedang mengatur strategi untuk sumber penerimaan pajak baru di tahun 2022. Salah satunya yakni dengan mengubah skema pajak penghasilan (PPh) Orang Pribadi.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2022 berencana menambah layer pendapatan kena pajak dan memperbaiki tarif PPh Orang Pribadi.
Rencana menambah layer pendapatan kena pajak dan memperbaiki tarif PPh Op ini bertujuan untuk menciptakan sistem perpajakan yang sehat dan adil.
Berdasarkan kabar yang dihimpun, rencana yang kemukakan Menkeu Sri Mulyani itu bersamaan dengan peningkatan kualitas basis data, pelayanan, dan simplifikasi administrasi para wajib pajak Orang Pribadi.
Sehingga nantinya, hal itu diharapkan agar penggalian potensi dan peningkatan administrasi pengelolaan PPh OP bisa mempertebal penerimaan pajak di tahun depan.
Terkait rencana Menkeu Sri Mulyani itu, Yan Harahap di akun Twitter pribadinya @YanHarahap justru menyinggung soal utang-piutang.
Sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Depok.com, Minggu 23 Mei 2021, Yan Harahap menduga bahwa pemerintah sudah mulai kesulitan untuk kembali mengutang.
Lantas, Yan Harahap pun mempertanyakan apakah hal tersebut juga bisa diartikan bahwa rakyat akan kembali ditekan untuk 'menambah penghasilan'.
"Seperinya ngutang mulai kesulitan. Apakah berarti rakyat lagi yg 'ditekan' untuk 'menambah penghasilan'?" kata Yan Harahap.
Sebagai informasi, tarif PPh OP yang berlaku saat ini diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
Pada pasal 17 UU menetapkan terdapat empat lapisan tarif pajak orang pribadi berdasarkan penghasilan per tahun.***