Perekonomian Indonesia Tahun 2022 Kebal dari Resesi? Begini Kata Kementerian Keuangan

29 Desember 2022, 09:45 WIB
Ilustrasi resesi - Kementerian Keuangan menjelasan soal perekonomian Indonesia tahun 2022, termasuk soal resesi akibat pandemi. //Pixabay//geralt

PR DEPOK - Meskipun 3 tahun ini perekonomian Indonesia terkena dampak Covid-19, yang mengakibatkan menurunnya konsumsi rumah tangga karena pembatasan kegiatan umum, namun pertumbuhan ekonomi Indonesia ternyata diperkirakan masih berada di 5,4 persen per tahun.

Hal ini sesuai dengan asumsi makro Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2022, yang menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai antara 5,1% sampai dengan 5,4 persen.

Kinerja indikator ekonomi Indonesia juga masih menunjukkan optimisme, hal tersebut terlihat dari indeks Keyakinan Konsumen bulan November 2022 yang berada di angka 119,1. Indikator lainnya adalah Indeks penjualan ritel yang tumbuh positif mencapai 1,6 persen yoy (year over year).

Hal ini tentu saja menggambarkan mengenai daya beli masyarakat yang masih terjaga.

Baca Juga: Bansos PKH 2023 Cair Mulai Januari, Cek Nama Penerima di cekbansos.kemensos.go.id

Dilansir PikiranRakyat-Depok.com dari Siaran Pers Kementerian Keuangan Republik Indonesia, sektor Konsumsi Rumah Tangga merupakan sektor yang menjadi penopang utama perekonomian Indonesia.

Indikator tersebut memperlihatkan bahwa perekonomian masih dapat tumbuh positif karena peningkatan daya beli masyarakat.

Lebih lanjut, Kementerian Keuangan menjelaskan bahwa kinerja APBN hingga 14 Desember 2022 masih berlanjut, pentingnya belanja pemerintah adalah untuk mendukung perekonomian masyarakat, serta menjadi bantalan terutama kelompok rentan jika terjadi kenaikan inflasi.

Baca Juga: Ramal Rumah Tangga Lesti Kejora dan Rizky Billar di Tahun 2023, Koko Anthony: Akan Terjadi Perpisahan

APBN dapat digunakan sebagai pelindung masyarakat kurang mampu untuk menjaga daya beli mereka melalui program Bantuan Langsung Tunai (BLT). Hingga 14 Desember 2022, belanja pemerintah telah mencapai Rp. 2.717,6 triliun atau telah mencapai 87,5% dari target APBN.

Realisasi belanja Kementerian dan Lembaga pemerintah telah mencapai Rp. 954,4 triliun dengan fokus utama kepada kegiatan-kegiatan seperti penanganan pandemi termasuk pembayaran klaim pasien, insentif nakes, serta vaksin, dan obat-obatan.

Selain itu juga ditujukan untuk program bantuan subsidi upah dan program bansos lainnya yang terdapat pada Kementerian dan Lembaga terkait.

Baca Juga: Tata Cara Daftar Bansos 2023 Online Agar Dapat Manfaat PKH dan BPNT Sepanjang Tahun

Di sisi lain, belanja APBN untuk mendukung pembangunan di daerah-daerah di Indonesia melalui pos transfer ke daerah telah terealisasi sebesar Rp. 749,7 triliun atau 93,2% dari pagu yang ditetapkan.

Dari sisi pendapatan negara, APBN tahun 2022 didukung oleh kenaikan harga-harga komoditas ekspor Indonesia. Realisasi total pendapatan APBN tahun 2022 hingga 14 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 2.479,9 triliun atau sekitar 109,4 persen dari target.

Pendapatan tersebut bersumber dari Pajak sebesar Rp. 1.634,4 triliun (110,1 persen). Kepabeanan dan pendapatan cukai sebesar Rp. 293,1 triliun (98 persen). Serta Pos Pendapatan Bukan Pajak (PNBP) yang telah terealisasi sebesar Rp. 551,1 triliun (114,4 persen dari pagu).

Baca Juga: Tes Kepribadian: Hewan Mana yang Akan Anda Adopsi? Pilihannya Ungkap Keadaan Emosi Saat Ini

Sedangkan APBN yang berasal dari pembiayaan (utang), hingga 14 Desember 2022 telah terealisasi sebesar Rp. 237,7 triliun.

Lebih lanjut, Kementerian Keuangan menghimbau kepada masyarakat dan pemerintah untuk tetap berhati-hati dalam menghadapi gejolak perlambatan ekonomi dunia di tahun 2023 kedepan.

Hal tersebut dikarenakan meningkatnya ketidakpastian global akibat masih berlangsungnya Pandemi Covid-19 terutama di China, juga perang Ukraina dan Rusia yang masih belum menemui solusi damai.

Baca Juga: Prediksi Tahun 2023, Roy Kiyoshi Sebut akan Ada Video Asusila Artis Pria dan Wanita

Hal ini tentunya akan sangat mengganggu perdagangan antar negara yang mungkin dapat mengakibatkan beberapa produk kebutuhan seperti pangan dan produk lainnya yang berasal dari impor akan terhambat dan mengalami kenaikan harga.***

Editor: Linda Agnesia

Sumber: Kementerian Keuangan

Tags

Terkini

Terpopuler