Network
PR DEPOK - Pemerintah bersama DPR telah menyepakati kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) pada hari ini Kamis, 7 Oktober 2021.
Dalam kesepakatan itu, pemerintah dan DPR akan menaikkan tarif PPN dari 10 persen menjadi 11 persen pada bulan April 2022 mendatang.
Kabar persetujuan UU untuk salah satu perombakan pajak paling ambisius ini disampaikan oleh Menkumham Yasonna Laoly dalam keterangannya.
Baca Juga: Yakin Jarwo Kwat Punya Istri Lebih dari Satu, Anang: Gak Usah Bohong, Entar Ketahuan Malu Loh
Dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Reuters, Yasonna Laoly mengatakan UU tersebut bertujuan untuk mengoptimalkan pengumpulan pendapat dan meningkatkan kepatuhan pajak.
"Setelah kas negara terpukul besar tahun lalu karena pandemi Covid-19," ucap Yasonna Laoly menjelaskan.
Namun beberapa kelompok bisnis dan analis mempertanyakan waktu kenaikan pajak yang direncanakan, dengan pemulihan ekonomi dari pandemi yang terlihat masih rapuh.
UU tersebut menyerukan agar tarif PPN untuk penjualan hampir semua barang dan jasa dinaikkan menjadi 12 persen di tahun 2025 nanti.
Baca Juga: Ferdinand Hutahaean Sebut Anies Baswedan Tak Akan Pernah Jadi Kandidat di Pilpres 2024
Dalam UU tersebut juga tercantum mengenai pembatalan pemotongan pajak perusahaan yang direncanakan dan memperkenalkan tarif pajak penghasilan lebih tinggi untuk individu kaya, pajak karbon baru dan program amnesti pajak baru.
"Dengan penerapan undang-undang ini, di samping reformasi fiskal dan memastikan belanja pemerintah yang lebih tepat sasaran," ucap dia.
"Kami harap bisa memperkuat pemulihan ekonomi dan mempercepat pengurangan kemiskinan. Dampak inflasi dari kenaikan PPN itu dinilai terbatas dan minimal," tuturnya lagi.
Berdasarkan kabar yang dihimpun, sebanyak sembilan partai politik (parpol) yang menentang pengesahan UU salah satu perombakan pajak paling ambisius di parlemen.
Baca Juga: Fokus Bangun RANS, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina Berhasil Kembangkan 9 Bisnis dalam 3 Tahun
Sementara itu, pemerintah pada awalnya berusaha menaikkan PPN menjadi 12 persen sekaligus dan mengusulkan pajak minimum untuk perusahaan merugi yang diduga melakukan penghindaran pajak.***
