Network
PR DEPOK – Pajak pertambahan nilai (PPN) sektor sembako dan jasa pendidikan rencananya akan diatur dalam revisi Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).
Meski baru rencana, keputusan pengenaan PPN sembako dan jasa pendidikan ini mendapatkan penolakan yang datang dari banyak pihak.
Salah satu yang menolak pengenaan PPN sembako dan jasa pendidikan ini datang dari Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI Ahmad Muzani, yang meminta pemerintah berpikir ulang apabila ingin mengenakan PPN.
"Kami sangat mengerti situasi keuangan negara yang sedang berat, apalagi dalam situasi seperti pandemi sekarang ini yang menyebabkan target pajak tidak tercapai, sehingga penerimaan negara defisit," kata Muzani dikutip dari Antara.
Imbas mendapatkan banyak penolakan dari berbagai pihak, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Dirjen Pajak Kemenkeu) turut angkat bicara.
Dirjen Pajak Kemenkeu menegaskan rencana pengenaan PPN atas sembako dan jasa pendidikan ini masih akan dibahas bersama DPR RI sebagai bagian dari revisi Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP).
Baca Juga: Tes Kepribadian: Gambar Rumah yang Dipilih Ungkap Tipe Pasangan yang Anda Butuhkan
“Rencana ini akan dibahas lebih lanjut bersama DPR dan tentunya akan mendengarkan masukan dari seluruh pemangku kepentingan,” demikian keterangan resmi Dirjen Pajak Kemenkeu dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Antara.
