PR DEPOK - Dokter sekaligus relawan Covid-19 Tirta Mandira Hudhi atau dr. Tirta beberapa waktu lalu mengomentari kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat (PPKM Darurat) di Jawa-Bali.
Dalam keterangan tertulisnya, dr. Tirta menilai kebijakan PPKM Darurat akan efektif, apabila pemerintah juga membantu menanggung kebutuhan dari masyarakat yang terdampak.
Mengingat, tak sedikit rakyat yang tak menetap pendapatan hariannya, dan mesti keluar mencari nafkah untuk makan.
"Ppkm hanya efektif jika yg terdampak ditanggung juga kebutuhannya. Terutama warga yg penghasilannya harian," kata dr. Tirta seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari akun Twitter @tirta_hudhi pada Jumat, 16 Juli 2021.
Meski penerapan PPKM Darurat begitu ketat, tapi dr. Tirta menilai hal itu takkan berpengaruh pada masyarakat yang berpenghasilan tak menentu.
Mereka, lanjut dia, akan tetap mencari cara agar bisa mendapatkan uang demi memenuhi kebutuhan hidupnya.
Baca Juga: Nanang Gunaryanto, Salah Satu Jaksa yang Tuntut Habib Rizieq di Kasus RS Ummi Meninggal Dunia
Selama hal itu terjadi, dikatakan dr. Tirta, maka kebijakan PPKM Darurat tidak akan efektif dijalankan pemerintah.
"Karena, mau seketat apapun penyekatan, warga yg sudah kepepet akan tetap keluar mencari uang. Kalo kebutuhan mreka ga ditanggung ya ppkm ga akan efektif," ucapnya.
Alih-alih membeli peralatan kesehatan seperti masker, dr. Tirta menuturkan bahwa masyarakat berpendapatan menengah ke bawah untuk membeli makan saja kesulitan.
Baca Juga: Segera Cek Daftar Penerima BLT BPJS Ketenagakerjaan Termin 3 Secara Online di kemnaker.go.id
Oleh sebab itu, ia menyarankan kepada pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan PPKM Darurat, jika tak bisa menanggung kebutuhan rakyat.
"Boro2 buat masker. Buat makan aja mreka susah. Kalo ga bisa nanggung kebutuhan mreka, ya ppkm wajib di evaluasi," ujar dr. Tirta menambahkan.
Saran tersebut disampaikan lantaran ia menilai kebijakan PPKM saat ini terkesan memihak pada masyarakat kaya raya, di mana hanya mereka yang kuat menjalani PPKM.
Sedangkan bagi masyarakat berpendapatan kecil, lanjut dia, takkan kuat menjalani PPKM Darurat karena harus mencari uang untuk makan.
"Ppkm yg skrng ini terlalu memihak jadinya. Kalo yg kayaraya dan gaji bulanan, masih kuat2 aja teriak isoman dan prokes. Kalo yg bekerja harian , sudah ga akan kuat. Jadinya mreka kelaparan, nutrisi buruk, ya covid juga endingnya," katanya.
Di sisi lain, dikatakan dr. Tirta, para ahli mencemaskan kondisi rumah sakit dan fasilitas kesehatan yang kolaps apabila PPKM Darurat dilonggarkan oleh pemerintah.
Baca Juga: Kritik Pedas Pemerintah, Kiky Saputri Akui Banyak Dihubungi Pejabat untuk Lakukan Hal Ini
Sebab, menurut dia, pasien yang terpapar akan lebih banyak lagi akibat menyebarnya virus dari mobilitas masyarakat.
Maka dr. Tirta berpendapat penerapan PPKM Darurat beserta bantuan menanggung kebutuhan hidup rakyat kecil merupakan solusi yang bisa dilakukan pemerintah.
Selain itu, program vaksinasi yang terus digencarkan juga akan membantu menyukseskan PPKM Darurat.
"Solusi pemerintah : harusnya menanggung kebutuhan warga terdampak ini. Dan ngencengin vaksin. Cuma itu solusinya kalo mau ppkm sukses," ucap dr. Tirta.
Permasalahan tersebut menurut dr. Tirta sebetulnya pasti dipahami betul oleh para nakes. Dia pun lantas menegaskan kembali solusi yang diberikan kepada pemerintah.
Sebab percuma PPKM Darurat diberlakukan jika tak efektif, menurutnya hanya akan membuat kota-kota sepi saja tanpa merubah kondisi pandemi.
Baca Juga: BLT Ibu Rumah Tangga Cair Juli 2021 Sebesar Rp600 Ribu, Simak Syarat dan Cara Dapatkannya Berikut
"Kalo teriak ppkm, harus teriak juga, kebutuhan warga yg terdampak: di urus. Kalo ga siap ngurus. Percuma ppkm. Ga akan efektif hehe cuma sepi doank kotanya," katanya menutup pernyataan.***