PR DEPOK - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menjadi sorotan gara-gara pernyataannya yang mengaku heran melihat ibu-ibu heboh berebut minyak goreng.
Megawati mempertanyakan kemungkinan ibu-ibu itu tidak bisa masak dengan cara lain seperti direbus atau dikukus.
Menanggapi hal tersebut, aktor sekaligus komika Kemal Palevi memberikan sindiran pedas.
Baca Juga: Perang Hari ke-24: Ukraina Krisis Pangan, Presiden Vladimir Putin Puji Persatuan Rusia
Dalam unggahannya, Kemal Palevi menilai lebih baik berebut minyak goreng daripada berebut jatah menteri seperti yang dilakukan Presiden RI ke-5 itu.
Pernyataan itu disampaikan Kemal Palevi melalui akun Twitter pribadinya @kemalpalevi.
“Mending antri rebutan minyak bu, daripada rebutan jatah menteri :(,” ujar Kemal Palevi seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com.
Baca Juga: Hukumnya Wajib, Tjahjo Kumolo: kalau ASN Nggak Mau Pindah ke IKN ya Keluar
Sebelumnya, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menegaska tidak akan menyerah oleh mafia pangan untuk memperjuangkan ketersediaan minyak goreng dengan harga yang murah melalui mekanisme subsidi oleh pemerintah.
Lutfi mengungkapkan bahwa puluhan juta liter minyak goreng diduga diselundupkan keluar negeri melalui Jakarta, Medan, dan Surabaya, saat Harga Eceran Tertinggi (HET) masih ditetapkan Rp14.000 per liter untuk kemasan premium.
Lutfi mendapati bahwa tidak menemukan ketersediaan minyak goreng di pasar maupun supermarket di Medan meskipun data menunjukkan terdapat 25 juta distribusi minyak goreng ke kota tersebut beberapa waktu lalu.
Baca Juga: Kapolri Tinjau Pabrik Minyak Goreng di Bali, Pastikan Harganya Sesuai Ketentuan HET
Lutfi geram dengan tidak tersedianya minyak goreng di pasaran meskipun pihaknya telah menerbitkan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO) agar harga jual minyak goreng bisa sesuai dengan HET paling mahal Rp14.000 per liter.
Namun kebijakan DMO dan DPO tersebut malah dipermainkan dengan adanya dugaan penyelundupan minyak goreng yang diproduksi dengan harga murah berkat kebijakan pemerintah untuk dijual ke luar negeri dengan harga yang lebih tinggi sebagaimana harga internasional.***