Network
PR DEPOK - Musisi Didi Riyadi baru-baru ini menyita perhatian publik, lantaran menyampaikan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait penanganan pandemi Covid-19.
Dalam surat yang diunggah di Instagram pribadinya, Didi Riyadi menolak perpanjangan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat oleh pemerintah.
Tak hanya mengutarakan keluhan dan penolakan terkait penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia, Didi Riyadi juga tampak memberikan saran sebagai solusi yang barangkali bisa dipertimbangkan oleh pemerintah.
Awalnya, ia menyampaikan situasi genting akibat pandemi yang telah membuat banyak pihak dari berbagai bidang rugi, terutama rakyat kecil.
Kendati demikian, hal itu tidak membuat ia menyepelekan upaya pemerintah. Dengan segala hormat dan kesantunannya, ia bahkan berterima kasih pada pemerintah dan jajarannya yang sudah berupaya keras menangani pandemi yang sulit ini.
Namun, Didi Riyadi kali ini menyampaikan ketidaksetujuannya terkait perpanjangan PPKM Darurat, yang digadang-gadangkan akan berlangsung hingga enam minggu lamanya.
Bukan tanpa alasan, penolakan itu disampaikan olehnya berdasarkan pengataman dan data-data yang ia peroleh dari berbagai sumber.
Alasan mendasar yang membuatnya menolak perpanjangan PPKM Darurat adalah masalah kelaparan yang dialami rakyat.
"(Saya) menolak perpanjangan PPKM Darurat Jawa-Bali. Alasannya simple saja Pak, sudah pasti banyak yang kena imbasnya terlebih lagi soal perut, banyak yang tidak bisa kerja, tidak bisa menafkahi keluarga," kata Didi Riyadi.
Baca Juga: BLT Ibu Rumah Tangga Cair Juli 2021 Sebesar Rp600 Ribu, Simak Syarat dan Cara Dapatkannya Berikut
Setidaknya terdapat dua fakta yang Didi Riyadi ungkap untuk menguatkan argumennya soal penolakan PPKM Darurat diperpanjang.
Fakta pertama adalah sudah banyaknya usaha yang bangkrut, hingga kepala keluarga yang diberhentikan dari pekerjaannya akibat PPKM Darurat yang berlaku.
Kemudian, lanjut dia, kebijakan PPKM Darurat sendiri juga tampaknya tak benar-benar meredam naiknya kasus aktif Covid-19 di Indonesia.
Baca Juga: Kritik Pedas Pemerintah, Kiky Saputri Akui Banyak Dihubungi Pejabat untuk Lakukan Hal Ini
Maka dari itu, Didi Riyadi menilai kebijakan PPKM Darurat ini memang tidak efektif untuk menyelesaikan pandemi.
Bahkan menurutnya Indonesia kini dihadapkan dengan kondisi yang serba salah, antara mati karena wabah atau mati karena kelaparan.
"Perpanjangan PPKM Darurat tidak akan bisa selesaikan wabah, pilihannya seperti buah simalakama, mati karena wabah atau mati karena kelaparan," ucapnya seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari akun Instagram @didiriyadi_official.
Baca Juga: Cara Dapat Token Listrik Gratis hingga September 2021 Secara Online Melalui stimulus.pln.co.id
Maka dari itu, Didi Riyadi mengusulkan kepada Jokowi beberapa hal untuk mengatasi permasalahan yang ia sampaikan tersebut.
Jika PPKM Darurat memang mesti diperpanjang, ia meminta agar kebijakan itu diterapkan dengan ramah dan lebih berpihak pada masyarakat kecil.
Mengingat tak sedikit pedagang, hingga pekerja lepas yang pendapatan per harinya tidak menentu dan sangat terdampak dengan PPKM Darurat.
Baca Juga: Segera Cek Daftar Penerima BLT BPJS Ketenagakerjaan Termin 3 Secara Online di kemnaker.go.id
Lalu usulan selanjutnya terkait sistem kebijakan PPKM Darurat itu sendiri, ia menyarankan pemerintah untuk mengevaluasi hasil PPKM Darurat yang sudah berlangsung sejak 3-20 Juli 2021 nanti.
Tak hanya itu, menurutnya selain mengidentifikasi mereka yang terpapar, pemerintah juga mesti mengidentifikasi mereka yang terkena dampak dari segi ekonomi.
"Mendorong pemerintah bukan hanya mengidentifikasi mereka yang terpapar Covid-19 tetapi juga mengidentifikasi mereka yang terdampak pandemi Covid-19 secara ekonomi dengan alat ukur yang tepat," ujar Didi Riyadi.***
