PR DEPOK - Ketegangan yang terjadi antara militer dan politisi sipil Sudan mencapai titik terendah setelah upaya kudeta pekan lalu.
Sementara itu, pejabat senior menyerukan kepada masyarakat Sudan untuk mempersiapkan protes atas penarikan rincian keamanan resmi di negara itu.
Dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Reuters pada Senin, 27 September 2021, para jenderal menuduh politisi mengasingkan angkatan bersenjata dan gagal memerintah dengan benar.
Baca Juga: Tantang Bos Sentul City Temui Warga Korban Gusur, Rizal Ramli: Punya Nyali Dong
Sedangkan pejabat sipil menuduh militer melakukan agitasi untuk pengambilalihan kekuasaan.
Hubungan yang memburuk telah menempatkan transisi rapuh di pemerintahan sipil dalam posisi paling genting, dua tahun sejak tergulingnya mantan Presiden Omar al-Bashir.
Mitra militer dan sipil yang telah lama tidak menentu dalam transisi Sudan telah saling bertikai menyusul upaya kudeta pada Selasa pekan lalu oleh tentara yang setia kepada Bashir.
Sebelumnya pada Minggu, 26 September lalu, anggota Komite Pembongkaran Rezim dan Pengambilan Dana Publik 30 Juni 1989 mengatakan bahwa militer telah menarik perlindungannya dari markas komite dan 22 asetnya.
Baca Juga: Lagu Bernuansa LGBT Muncul di Iklan YouTube Kids, Produser Beri Klarifikasi
Komite, yang tujuannya adalah untuk membongkar aparat politik dan keuangan dari pemerintah yang digulingkan, telah dikritik oleh para jenderal militer yang berpartisipasi dalam transisi.
Mohamed Al-Faki Sulieman, pemimpin komite dan anggota Dewan Kedaulatan gabungan militer-sipil, otoritas tertinggi Sudan, mengatakan perlindungan resminya juga telah ditarik.
Berbicara kepada massa yang meneriakkan slogan-slogan pro-revolusi dan anti-pemerintahan militer di markas komite, Sulieman meminta orang-orang untuk bersiap kembali ke protes jalanan jika perlu.
"Kami akan membela pemerintah kami, rakyat kami, dan transisi demokrasi hingga titik darah penghabisan"
"Dan jika ada ancaman terhadap transisi demokrasi, kami akan memenuhi jalan-jalan dan berada di garis depan sebagai tanggung jawab kami," kata Suleiman melanjutkan.
Senada dengan Komite, dalam sebuah pernyataan Asosiasi Profesional Sudan, badan yang membantu memimpin pemberontakan 2018-2019 yang menyebabkan Bashir lengser, menyerukan diakhirinya kemitraan dengan militer.
Di sisi lain, kepala dewan kedaulatan Jenderal Abdel Fattah al-Burhan mengatakan dalam pidatonya bahwa militer tidak akan melakukan kudeta terhadap transisi, tetapi tetap kritis terhadap politisi sipil.
Dalam sebuah pernyataan pada Minggu malam, Perdana Menteri sipil Abdalla Hamdok mengatakan perselisihan bukan antara militer dan sipil.
Baca Juga: Resmi Jadi Tersangka Kasus Suap, Siapa yang akan Jadi Pengganti Azis Syamsuddin?
Menurutnya, perselisihan tersebut antara mereka yang percaya pada transisi demokrasi baik militer atau sipil, dan mereka yang ingin menentang jalan demokrasi dari kedua belah pihak.***