PR DEPOK - Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) mengatakan akan mencari suntikan dana baru pada konferensi donor yang akan datang.
Rencana itu datang setelah bertahan bertahun-tahun dalam ketidakstabilan keuangan selama pemerintahan mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Komisaris Jenderal UNRWA Philippe Lazzarini mengatakan di markas besar PBB di New York bahwa organisasi tersebut membutuhkan “prediktabilitas" dalam operasinya guna menerapkan tiga kegiatan inti, pendidikan, kesehatan dan layanan sosial.
Dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Al Jazeera pada Sabtu, 2 Oktober 2021, UNRWA akan mencari Rp11,41 triliun per tahun pada konferensi donor yang dijadwalkan berlangsung di Brussels bulan depan.
Dana tersebut akan memungkinkan mereka menjalankan sekitar 700 sekolah, melayani 550.000 anak-anak, dan pusat kesehatan serta untuk memberikan kesejahteraan sosial kepada pengungsi Palestina.
Lazzarini mengatakan ada juga kebutuhan tambahan, diperkirakan sekitar Rp7,13 miliar pada tahun 2022, untuk menutupi bantuan kemanusiaan yang diberikan oleh UNRWA.
Badan tersebut, yang membantu lebih dari lima juta warga Palestina di wilayah Palestina, Yordania dan Lebanon, kekurangan Rp1,42 triliun untuk dilihat tahun ini.
UNRWA juga memperingatkan bahwa pihaknya mungkin harus menutup beberapa kegiatan pada November dan Desember mendatang.
Baca Juga: Soroti Ancaman Risma ke Bawahan, Rocky Gerung Sebut Mensos Ratu Lebah yang Harus Direhabilitasi
“Hari ini kami terus berjuang, mengejar uang tunai,” tutur Lazzarini.
“Saya tidak pernah tahu sebagai komisaris jenderal untuk minggu depan, jika saya akan mampu membayar gaji 28.000 staf,” lanjutnya.
Di lain sisi, AS telah menghentikan hampir semua bantuan untuk UNRWA pada tahun 2018 di bawah Trump, yang menolak gagasan bahwa orang-orang Palestina menjadi pengungsi.
AS telah menjadi donor tunggal terbesar untuk badan tersebut, menyumbang sekitar 30 persen (hampir Rp5,20 triliun) dari anggaran tahunan UNRWA.
Sementara Presiden AS saat ini Joe Biden telah berjanji untuk mengembalikan bantuan kepada Palestina dan menetapkan kembali tujuan dari solusi dua negara yang dinegosiasikan untuk konflik Israel-Palestina.***