PR DEPOK - Sekjen PBB Antonio Guterres meminta untuk menunda pertemuan virtual dengan para menteri Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) pada menit-menit terakhir.
Penundaan itu diperuntukkan menghindari sinyal pengakuan terhadap pemerintah militer Myanmar dengan berada di ruang pertemuan virtual yang sama dengan utusan militer.
Pertemuan antara Sekjen PBB dan para menteri luar negeri dari 10 anggota ASEAN, termasuk Wunna Maung Lwin, menteri luar negeri yang ditunjuk oleh militer, dijadwalkan berlangsung hari ini, Jumat, 15 Oktober 2021.
Tetapi sehari sebelumnya, Guterres meminta ASEAN untuk menunda pertemuan hingga waktu yang dapat diadakan dalam format yang disepakati bersama.
Mengingat masalah internasional dan regional yang mendesak yang sedang berlangsung, menurut catatan 8 Oktober dari ketua ASEAN Brunei memberi tahu anggota mengenai penundaan tersebut.
Dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Al Jazeera, para diplomat PBB, yang berbicara dengan syarat anonim, mengatakan Guterres tidak ingin mendahului keputusan negara-negara anggota PBB tentang siapa yang akan duduk di kursi Myanmar pada badan dunia itu.
Diketahui, para jenderal merebut kekuasaan pada 1 Februari lalu, menahan Aung San Suu Kyi dan para pemimpin pemerintah terpilih lainnya.
ASEAN menyetujui konsensus lima poin dengan Min Aung Hlaing pada April, tetapi para jenderal tidak membuat kemajuan dalam implementasinya.
Baca Juga: Benzema Sanjung Mbappe sebagai Pemain Hebat, Kode Keras Gabung Real Madrid?
Para jenderal Myanmar juga tidak mengizinkan utusan regional, Menteri Luar Negeri Brunei Erywan Yusof untuk bertemu Aung San Suu Kyi.
Di dalam negeri, setidaknya 1.171 orang tewas sejak perebutan kekuasaan dan lebih dari 7.000 orang ditangkap, menurut kelompok pemantau Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik Myanmar.
Tentara juga dituduh melakukan serangan di daerah etnis minoritas di wilayah perbatasan negara yang memaksa ribuan orang mengungsi, serta menargetkan gereja dan pendeta Kristen.
Beberapa dari 10 anggota ASEAN, termasuk Filipina dan Malaysia, mengatakan Min Aung Hlaing harus dilarang menghadiri KTT, yang dijadwalkan akan dimulai pada 26 Oktober, mengingat kurangnya kerja sama militer.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken membahas Myanmar dengan Erywan dalam panggilan telepon pada Kamis kemarin.
Keduanya menyatakan keprihatinan atas kekerasan dan krisis yang memburuk di negara itu dan perlunya militer untuk mengakhiri kekerasan, membebaskan mereka yang dipenjara secara tidak adil dan memulihkan transisi negara menuju demokrasi.
“Mereka juga menegaskan kembali perlunya meminta pertanggungjawaban rezim Myanmar terhadap Konsensus Lima Poin ASEAN dan memfasilitasi kunjungan yang berarti kepada Erywan," kata Departemen Luar Negeri Brunei.
Pertemuan virtual Jumat yang sebelumnya tidak terjadwal akan diselenggarakan oleh Brunei, ketua ASEAN saat ini, beberapa sumber yang berbasis di negara-negara anggota ASEAN, termasuk diplomat dan pejabat pemerintah.
Sebuah komite PBB, yang meliputi Rusia, China dan Amerika Serikat, akan bertemu bulan depan untuk mempertimbangkan aplikasi kredensial Myanmar.
Di lain sisi, militer telah mengajukan Aung Thurein sebagai kandidatnya untuk kursi PBB di Myanmar.***