PR DEPOK - Pengacara hak asasi manusia telah mengajukan pengaduan ke kepolisian Inggris dengan menuduh tokoh senior pemerintah di Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA) terlibat dalam kejahatan perang di Yaman.
Tim hukum Guernica 37 yang berbasis di London menyerahkan berkas mereka ke Metropolitan Police Service dan Crown Prosecution Service (CPS) pada Rabu, 20 Oktober 2021 kemarin.
Toby Cadman, pengacara yang memimpin pengaduan, mengatakan 22 pejabat tinggi politik dan militer Saudi dan UEA diduga terlibat dalam kejahatan terhadap kemanusiaan di Yaman.
Berkas tersebut menyerukan agar orang-orang itu segera ditangkap jika mereka memasuki wilayah Inggris, sekutu politik dekat Riyadh dan Abu Dhabi.
"Kami berbicara tentang kejahatan paling keji dan kami tidak percaya ada kekebalan dari mereka," kata Cadman.
Namun, sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Al Jazeera pada Kamis, 21 Oktober 2021, para pengacara itu belum merilis daftar nama yang dituntut tersebut.
Yurisdiksi universal
Guernica 37 berfokus pada tiga peristiwa termasuk serangan udara 2018 di sebuah bus sekolah di Yaman utara, yang menewaskan 26 anak-anak dan pemboman udara 2016 terhadap pemakaman di Ibu Kota Sanaa yang menewaskan 140 orang.
Selain itu juga menyangkut dugaan penyiksaan dan pembunuhan warga sipil di Aden, sebuah kota pelabuhan penting yang strategis di Yaman selatan, oleh tentara bayaran Kolombia di bawah komando sebuah perusahaan militer swasta AS yang disewa oleh UEA.
Sebagai bukti, kelompok tersebut mengutip laporan dari para penyintas dari tiga insiden dan kerabat mereka.
Baca Juga: Pertama Kalinya, Peneliti AS Sukses Transplantasi Ginjal Babi ke Tubuh Manusia
Beberapa berkas Guernica 37 juga menampilkan kesaksian dari keluarga mereka yang tewas dalam peristiwa tersebut.
Cadman mengatakan timnya tengah mengandalkan yurisdiksi universal di bawah hukum Inggris untuk mengajukan kasus mereka.
Prinsip tersebut memastikan bahwa individu yang bersalah atas pelanggaran tertentu, termasuk kejahatan perang dan penyiksaan, dapat dituntut di pengadilan Inggris terlepas dari tempat kejahatan mereka terjadi.
Baca Juga: Soroti Masalah BUMN yang Dapat Suntikan Dana, Syarief Hasan: Bukan Untung tapi Rugi
"Di bawah hukum Inggris tidak ada persyaratan untuk kejahatan yang dilakukan di wilayah Inggris atau bukan," tuturnya.
Yaman telah dilanda perang sejak 2014, ketika kelompok pemberontak Houthi yang bersekutu dengan Iran merebut sebagian besar negara itu, termasuk Sanaa.
Hal itu memaksa pemerintah Presiden Abd-Rabbu Mansour Hadi yang diakui secara internasional untuk melarikan diri.
Pertempuran meningkat pada Maret 2015, ketika koalisi militer yang dipimpin oleh Arab Saudi dan menampilkan UEA campur tangan dalam upaya untuk memulihkan pemerintahan Hadi.
Baca Juga: BPJS Ketenagakerjaan Luncurkan Layanan Kartu Digital, Berikut Deretan Manfaat yang Bisa Didapatkan
Pada tahun-tahun sejak itu, konflik sebagian besar telah menemui jalan buntu. Kedua belah pihak telah dituduh melakukan kejahatan perang.
Pertempuran itu telah menewaskan puluhan ribu orang dan melahirkan diri yang kemudian disebut PBB sebagai krisis kemanusiaan terburuk di dunia.
Juru kampanye hak global memuji langkah Guernica 37 untuk meminta pertanggungjawaban pihak-pihak yang bertikai atas dugaan pelanggaran.
Baca Juga: Maverick Vinales Siap Comeback di MotoGP Emilia Romagna Usai Masa Berkabung Berakhir
“Penduduk Yaman yang babak belur telah mengalami lebih dari tujuh tahun penderitaan dan rasa sakit tanpa henti",
"Apapun yang mengarah pada permintaan pertanggungjawaban atas kejahatan perang di Yaman harus disambut dengan baik," kata Oliver Feeley-Sprague, direktur program senjata Amnesty Inggris..***