PR DEPOK - Presiden Serbia Aleksandar Vucic turut menyoroti sikap negara Barat terkait invasi Rusia ke Ukraina.
Orang nomor satu di Serbia ini mengaku nyalinya berubah ketika mendengar negara Barat berbicara tentang rasa hormat mereka terhadap integritas teritorial Ukraina yang saat ini coba direbut Rusia.
Sedangkan, secara bersamaan menuntut kemerdekaan wilayah Kosovo yang memisahkan diri dari Serbia.
Serbia sebelumnya tidak mengakui deklarasi kemerdekaan Kosovo tahun 2008 dan menganggap wilayah tersebut sebagai provinsi Serbia.
Hampir 100 negara, termasuk AS telah mengakui kemerdekaan wilayah tersebut, namun Rusia tidak mengakuinya.
Vucic mengeklaim tidak ada prinsip dalam politik internasional modern dan menuduh negara Barat memiliki standar ganda dan kemunafikan dalam hal konflik Ukraina dan Kosovo. Padahal sejatinya, Serbia adalah calon anggota Uni Eropa.
“Nyali saya berubah ketika saya mendengar tentang prinsip-prinsip dan penghormatan terhadap integritas teritorial," kata Presiden Serbia ini.
"Mereka (negara-negara Barat) meminta kita untuk menghormati integritas seseorang, dan bagaimana dengan kita?” katanya, seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Rusia Today.
Lebih lanjut, ia berpendapat bahwa G7 berjanji bahwa mereka tidak akan pernah menerima pelanggaran integritas teritorial Ukraina.
Maka dari itu, lanjut Presiden Serbia, pihaknya akan terus bersikeras pada prinsip yang sama untuk negaranya sendiri.
Baca Juga: KTT Khusus ASEAN-AS Hasilkan 5 Komitmen ASEAN-US Joint Vision Statement, Berikut Isinya
“Bagi Serbia untuk melepaskan integritasnya, itu hanya bisa terjadi dengan menodongkan pistol ke dahi, dan bukan pada kami tetapi pada anak-anak kami, ”ujarnya.
Tidak hanya itu, pemimpin Serbia itu juga mempertanyakan mengapa NATO tidak membomnya Rusia seperti yang terjadi di bekas Yugoslavia pada 1999, jika Rusia benar-benar melakukan kejahatan mengerikan di Ukraina.
Sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan bahwa langkah Moskow untuk mengakui republik Donetsk dan Lugansk yang memisahkan diri didasarkan pada preseden Kosovo.
Baca Juga: Sekjen NATO Klaim Ukraina Akan Menang, Anggap Rusia Kehilangan Momentum Perang
Rusia menyerang negara tetangganya pada akhir Februari, menyusul kegagalan Ukraina untuk menerapkan persyaratan perjanjian Minsk, yang pertama kali ditandatangani pada 2014, dan pengakuan akhirnya Moskow atas republik Donbass di Donetsk dan Lugansk.
Adapun protokol yang diperantarai Jerman dan Prancis dirancang untuk memberikan status khusus kepada daerah-daerah yang memisahkan diri di dalam negara Ukraina.
Rusia sejak itu menuntut agar Ukraina secara resmi menyatakan dirinya sebagai negara netral yang tidak akan pernah bergabung dengan blok militer NATO yang dipimpin AS.
Baca Juga: Naik Pitam Finlandia dan Swedia Gabung NATO, Rusia Tak Main-main Soal Senjata Nuklir
Ukraina lantas menegaskan, serangan Rusia benar-benar tidak beralasan dan membantah klaim bahwa pihaknya berencana untuk merebut kembali kedua republik dengan paksa.
Serbia telah mengambil sikap netral sehubungan dengan konflik Rusia-Ukraina dan Vucic bersumpah untuk menghukum Serbia jika mereka berusaha untuk berperang di kedua sisi.***