PR DEPOK - Pemimpin tertinggi Korea Utara, Kim Jong Un dikabarkan meluapkan kemarahan kepada para pejabatnya.
Kemarahan Kim Jong Un atas para pejabatnya ini akibat lambatnya distribusi obat-obatan ke apotek di seluruh negeri.
Sementara dilaporkan telah ada 1,2 juta orang Korea Utara yang mengalami demam dan 50 lainnya telah tewas dalam beberapa hari akibat Covid-19.
Selain itu, pemimpin tertinggi Korea Utara itu telah memerintahkan militernya untuk menangani krisis Covid-19 yang terus melonjak di negaranya.
Baca Juga: Israel Setujui Pembangunan Pemukiman di Tepi Barat, Langsung Dikecam
Lebih dari 564.860 orang dikarantina karena demam yang menyebar dengan cepat di Korea Utara sejak akhir April. Sedangkan, delapan kematian dan 392.920 demam yang baru terdeteksi dilaporkan pada Senin, 16 Mei 2022.
Kim Jong Un selama pertemuan partai penguasa mengkritik pemerintah dan pejabat kesehatan atas apa yang ia gambarkan sebagai tanggapan pandemi yang gagal.
Dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Global News, Kim Jong Un menyebutkan, distribusi obat-obatan tidak tepat waktu karena tidak adanya kerja sama, komunikasi, tanggung jawab dan kurangnya organisasi.
Baca Juga: Kunjungan Jokowi ke SpaceX Temui Elon Musk Disorot Media Malaysia, Kenapa?
Imbasnya, pemerintah Korea Utara segera mengeluarkan perintah darurat untuk segera mendistribusikan dengan cepat cadangan obat-obatan dan apotek wajib buka 24 jam.
Kim Jong Un juga memerintahkan unit medis militernya untuk terlibat dalam menstabilkan pasokan obat-obatan di Korea Utara.
Diketahui bersama, Korea Utara menerima laporan kasus Covid-19 pertama kalinya pada Kamis lalu, setelah sejumlah orang terinfeksi varian Omicron.
Kim Jong Un telah memutuskan lockdown dan memerintahkan pejabat kesehatan, masyarakat, guru, dan lainnya untuk mengidentifikasi orang yang demam sehingga mereka dapat dikarantina.
Klaim Korea Utara tentang rekor sempurna dalam mencegah virus selama 2,5 tahun secara luas diragukan.
Tetapi penutupan perbatasan yang sangat ketat, karantina skala besar, dan propaganda yang menekankan kontrol anti-virus sebagai masalah 'keberadaan nasional' mungkin telah mencegah wabah besar sampai sekarang.
Hingga kini belum jelas apakah Korea Utara akan menunjukkan kesediaannya dalam menerima bantuan dari luar terkait krisis Covid-19.***