PR DEPOK – Amerika Serikat menyatakan keprihatinannya atas apa yang disebutnya sebagai upaya China untuk membatasi dan memanipulasi kunjungan kepala hak asasi manusia PBB ke wilayah Xinjiang.
Sebelumnya, AS menuduh China telah menahan lebih dari satu juta orang, terutama kaum minoritas Muslim Uighur, di kamp-kamp indoktrinasi.
Dalam sebuah pernyataan, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan dia khawatir bahwa kondisi yang diberlakukan otoritas China pada kunjungan Michelle Bachelet tidak memungkinkannya untuk melakukan penilaian yang lengkap dan independent.
Padahal, menurutnya, AS mengharapkan PBB melakukan penilaian terhadap lingkungan hak asasi manusia di China, termasuk di Xinjiang, di mana mereka sebut genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan sedang berlangsung.
Baca Juga: Jelang Liga 1 2022-2023, Persib Bandung Serius Tatap Event Pramusim 2022
Dilansir PikiranRakyat-Depok.com dari Al Jazeera, Bachelet telah membela kunjungannya sebelumnya ketika masih berada di China.
Ia mengatakan kunjungan itu bukan penyelidikan, tetapi meminta Beijing untuk menghindari tindakan sewenang-wenang dan tidak pandang bulu dalam tindakan kerasnya di Xinjiang.
Dia mengatakan perjalanan itu adalah kesempatan baginya untuk berbicara dengan terus terang kepada otoritas China serta kelompok masyarakat sipil dan akademisi.
Kunjungannya adalah yang pertama ke China oleh seorang komisaris tinggi PBB untuk hak asasi manusia dalam 17 tahun dan dilakukan setelah negosiasi yang melelahkan mengenai kondisi kunjungan tersebut.
Dia memulai perjalanannya di kota selatan Guangzhou sebelum menuju ke Xinjiang.
Tetapi aksesnya terbatas karena pihak berwenang telah mengatur agar dia melakukan perjalanan dalam "lingkaran tertutup", yakni mengisolasi orang-orang dalam gelembung virtual untuk mencegah penyebaran Covid-19 tanpa pers asing.
Baca Juga: 3 Alasan Doctor Lawyer Layak untuk Ditonton, Salah Satunya Bakal Jadi Drama Comeback So Ji Sub
Blinken mengatakan AS juga diganggu oleh laporan bahwa penduduk Xinjiang diperingatkan untuk tidak mengeluh atau berbicara secara terbuka tentang kondisi di wilayah tersebut.
AS menyebut bahwa tidak ada informasi yang diberikan tentang keberadaan ratusan orang Uighur yang hilang dan kondisi lebih dari satu juta orang yang ditahan.
“Komisaris Tinggi seharusnya diizinkan mengadakan pertemuan rahasia dengan anggota keluarga Uighur dan komunitas diaspora etnis minoritas lainnya di Xinjiang yang tidak berada dalam fasilitas penahanan tetapi dilarang bepergian ke luar wilayah tersebut,” tandas Blinken.
Baca Juga: Bukan Saja Terima Uang Tunai, Berikut Hak dan Kewajiban KPM Bansos PKH
Pernyataan Bachelet juga dengan cepat dikritik oleh para aktivis dan LSM, yang menuduhnya memberikan kemenangan propaganda yang penting bagi Beijing.
“Pengunduran diri adalah satu-satunya hal berarti yang bisa dia lakukan untuk Dewan Hak Asasi Manusia,” kata Dilxat Raxit, juru bicara kelompok advokasi Kongres Uyghur Dunia.
Sementara aktivis Uighur yang berbasis di AS Rayhan Asat menyebutnya sebagai pengkhianatan total.
Baca Juga: Gagal Dapatkan Bansos PKH? Simak 3 Kesalahan yang Mungkin Dilakukan
Perjalanan itu termasuk pertemuan virtual dengan Presiden Xi Jinping di mana media pemerintah mengatakan Bachelet mendukung visi hak asasi manusia China.
Kantornya kemudian mengklarifikasi bahwa pernyataannya tidak mengandung dukungan langsung terhadap catatan hak asasi China.
Saksi dan kelompok hak asasi mengatakan lebih dari satu juta orang telah ditahan di kamp-kamp indoktrinasi di wilayah barat China yang bertujuan untuk menghancurkan budaya Islam Uighur dan secara paksa mengintegrasikan mereka ke dalam mayoritas Han China.
China awalnya membantah keberadaan kamp penahanan di Xinjiang tetapi pada 2018 mengatakan telah mendirikan pusat pelatihan kejuruan yang diperlukan untuk mengekang apa yang dikatakannya sebagai terorisme, separatisme, dan radikalisme agama di wilayah tersebut.***