PR DEPOK - Turki masih bersikeras untuk menolak permintaan keanggotaan NATO yang diajukan Swedia dan Finlandia.
Kedua negara 'Nordik' itu ditolak Turki untuk masuk menjadi anggota Pakta Pertahanan tersebut karena dianggap melindungi tokoh-tokoh 'teroris' Kurdistan di negara mereka.
Sebetulnya, Swedia dan Finlandia sudah secara langsung berdiplomasi dengan Turki dengan pergi ke Ankara pekan lalu, namun hasilnya nihil.
Sebagai respons, Sekretaris Jenderal NATO, Jens Stoltenberg, mengatakan siap untuk menjadi penengah di antara tiga negara tersebut.
Dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari The Guardian, Stoltenberg akan mengumpulkan pejabat senior dari Finlandia, Swedia dan Turki di Brussel dalam beberapa hari mendatang untuk membahas masalah tersebut.
Diharapkan, setelah pertemuan digelar langsung oleh Sekjen NATO, Ankara akan lebih melunak dan segara menyetujui Swedia dan Finlandia bergabung dengan Pakta Pertahanan tersebut.
Kendati demikian, nampak syarat yang perlu dipenuhi oleh dua negara demi meyakinkan Turki akan sangat berat meski sudah dibantu Sekjen NATO.
Baca Juga: Turut Berduka Hilangnya Emmeril Kahn Mumtadz, Ifan Seventeen Persembahkan Lagu untuk Ridwan Kamil
Pasalnya, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan pernah menegaskan bahwa selam dirinya menjadi presiden, tidak akan membiarkan negara-negara yang terlibat teror untuk masuk ke dalam NATO.
Turki yang memiliki jumlah pasukan terbesar kedua di NATO menyebut Swedia dan Finlandia tengah memberi suaka kepada para petinggi Partai Pekerja Kurdistan (PKK) yang pernah mencoba menggulingkan pemerintahan Turki.
PKK juga dituduh oleh Ankara sebagai salah kaki tangan dari Unit Perlindungan Rakyat Kurdi Suriah atau YPG yang terus mengancam keamanan di perbatasan Turki dan Suriah.
Baca Juga: Rusia Beri Peringatan ke Ukraina, Klaim Tentara Bayaran Kiev Tidak Akan Selamat
Erdogan menegaskan bahwa penyerahan tokoh PKK adalah salah satu pertimbangan untuk persetujuan keanggotaan NATO untuk 2 negara Eropa Utara itu.
Selain itu, Turki juga meminta agar penjualan senjata ke Turki tidak lagi dibatasi oleh NATO sebagai syarat persetujuannya.***