PR DEPOK – Majelis Umum PBB, dalam Sidang Khusus Darurat pada Selasa, 12 Desember 2023, menyoroti eskalasi konflik Israel-Palestina yang tak kunjung mereda.
Dalam Sidang Darurat Khusus Majelis Umum PBB tersebut, resolusi mengenai konflik Israel-Palestina diterima dengan mayoritas suara, menekankan perlunya gencatan senjata kemanusiaan.
Resolusi Sidang Darurat Khusus Majelis Umum PBB ini mendapat dukungan 153 suara, meminta segera dihentikannya konflik Israel-Palestina dan perlindungan terhadap warga sipil.
Negara-negara anggota PBB menyuarakan keinginannya untuk pembebasan tanpa syarat semua sandera, bersama dengan peningkatan akses kemanusiaan di wilayah terdampak.
Keputusan Resolusi Sidang Darurat Khusus Majelis Umum PBB ini bukan tanpa perdebatan, dengan 10 suara menentang dan 23 suara abstain.
Meskipun resolusi tersebut menegaskan kewajiban semua pihak berdasarkan hukum internasional, amandemen yang menyoroti kelompok ekstremis Hamas ditolak sebelumnya.
Pertemuan ini menjadi langkah tegas setelah Dewan Keamanan sebelumnya gagal mengadopsi resolusi serupa.
Pada pertemuan sebelumnya, Amerika Serikat dengan hak vetonya menentang resolusi tersebut, menyebabkan kegagalan aksi kemanusiaan.
Baca Juga: iPhone 16 Lebih Canggih dari iPhone 15? Ini Bocoran 6 Fitur Baru yang Mungkin Ada
Sekretaris Jenderal PBB menggunakan Pasal 99 Piagam PBB untuk mendesak badan tersebut membantu mengakhiri pembantaian di wilayah konflik.
Sayangnya, negara-negara seperti Israel, Amerika Serikat, Papua Nugini, dan Paraguay menentang upaya tersebut.
Adanya negara-negara yang abstain seperti Inggris, Belanda, Uruguay, Ukraina, Jerman, dan Italia juga mencerminkan kompleksitas situasi ini.
Sementara itu, negara-negara seperti Indonesia, Perancis, Rusia, Iran, Jepang, dan Korea Selatan memberikan dukungan untuk langkah kemanusiaan.
Baca Juga: 15 Rekomendasi Kado untuk Hari Ibu 22 Desember 2023, Cocok Diberikan untuk Ibunda dan Istri Tercinta
Dengan resolusi ini, PBB berusaha keras untuk menciptakan momentum positif dan mendesak pemenuhan kewajiban hukum internasional demi melindungi warga sipil yang terjebak dalam konflik yang terus berkecamuk.***