Network
PR DEPOK - Pemerintah Sydney, berencana akan menambah jumlah bantuan tunai bagi warga yang terdampak kebijakan lockdown Covid-19.
Penambahan bantuan tunai itu berlaku bagi warga Sydney yang kehilangan waktu kerja di atas dari 20 jam dan di bawah 20 jam.
Keputusan penambahan dana bantuan bagi warga terdampak lockdown Covid-19 itu disampaikan Perdana Menteri (PM) Australia, Scott Morrisson pada Rabu, 28 Juli 2021.
Hal tersebut dilakukan setelah Kota Sydney dan wilayah lainnya di negara bagian NSW memutuskan untuk memperpanjang lockdown hingga 28 Agustus 2020 mendatang.
Dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari ABC Australia, bagi warga Sydney yang kehilangan waktu kerja di atas 20 jam akan mendapatkan tambahan bantuan tunai sekitar Rp1,6 juta per minggu.
Dengan begitu, warga Sydney yang kehilangan waktu kerja di atas 20 jam ini akan menerima total bantuan tunai sekitar Rp8 juta per minggu.
Sementara bagi warga Sydney yang kehilangan waktu kerja di bawah 20 jam akan mendapat tambahan bantuan tunai sekitar Rp800.000 per minggu.
Maka dari itu, warga Sydney yang kehilangan waktu kerja di bawah 20 jam total akan mendapatkan bantuan tunai Rp4,8 juta per minggu.
Bukan itu saja, bantuan bencana pandemi juga direncanakan bakal diperluas bagi warga yang selama ini menerima tunjangan kesejahteraan, termasuk tunjangan untuk pengasuh dan generasi muda.
Baca Juga: Klarifikasi Soal Hubungannya dengan Memes Prameswari, Billy Syahputra Minta Maaf ke Publik
Mereka bakal menerima bantuan sekitar Rp2 juta per minggu. Pemberian itu bakal diberikan jika kehilangan lebih dari delapan jam kerja.
Dikabarkan, bantuan tersebut bakal diberikan tanpa mempengaruhi tunjangan yang diterima mereka selama ini.
Diketahui bersama, Australia telah memutuskan perpanjang kebijakan lockdown di Sydney, News South Wales selama satu bulan.
Keputusan perpanjangan lockdown di Sydney dan News South Wales itu dilakukan lantaran kasus Covid-19 masih terus melonjak.
Berbanding terbalik dengan Sydney, Melbourne di negara bagian Virginia justru mencabut pengetatan aturan lantaran mengklaim sukses redam penularan Covid-19 varian Delta.***
