Network
PR DEPOK - Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK-PBB) menyerukan pembicaraan untuk menciptakan pemerintahan baru di Afghanistan dan mengakhiri pertempuran segera.
Selain itu Sekjen PBB Antonio Guterres memperingatkan pembatasan Taliban terhadap hak asasi manusia dan peningkatan pelanggaran terhadap perempuan dan anak perempuan.
Setelah didesak oleh Guterres, dewan yang beranggotakan 15 negara itu mengeluarkan pernyataan resmi untuk menekan ancaman teroris global di Afghanistan dan menjamin penghormatan terhadap hak asasi manusia.
“Kami tidak bisa dan tidak boleh meninggalkan rakyat Afghanistan,” kata Guterres kepada Dewan Keamanan, sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Al Jazeera pada Selasa, 17 Agustus 2021.
Pertemuan darurat DK PBB tentang Afghanistan diadakan pada kemarin Senin di markas besar PBB di New York setelah Taliban memasuki Kabul dan Presiden Ashraf Ghani meninggalkan Afghanistan pada selumbari Minggu.
Dewan Keamanan menekankan pentingnya memerangi terorisme di Afghanistan untuk memastikan negara-negara lain tidak terancam atau diserang.
“Bahwa baik Taliban maupun kelompok atau individu Afghanistan lainnya tidak boleh mendukung teroris yang beroperasi di wilayah negara lain mana pun," tuturnya.
Guterres mengatakan kepada dewan bahwa dia telah menerima laporan mengerikan tentang pembatasan ketat terhadap hak asasi manusia di seluruh negeri, termasuk di Afghanistan.
"Saya sangat prihatin dengan laporan tentang meningkatnya pelanggaran hak asasi manusia terhadap perempuan dan anak perempuan Afghanistan," ungkap Sekjen PBB itu.
Ia juga mendesak semua pihak, terutama Taliban, untuk menahan diri sepenuhnya demi melindungi nyawa dan memastikan bahwa kebutuhan manusia data terpenuhi.
Diketahui sebelumnya, di bawah pemerintahan Taliban antara tahun 1996 dan 2001, perempuan tidak bisa bekerja, anak perempuan tidak diizinkan bersekolah.
Selain itu, perempuan harus menutupi wajah mereka dan ditemani oleh kerabat laki-laki jika mereka ingin keluar dari rumah.
Baca Juga: Kedutaan Rusia Sebut Presiden Afghanistan Ashraf Ghani Kabur dengan Helikopter Penuh Uang
“Serangan terhadap warga sipil atau objek sipil harus dihentikan. Hak asasi manusia dan kebebasan dasar semua warga Afghanistan, terutama perempuan dan minoritas," kata Duta Besar AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield.
Di lain sisi, pejabat Taliban telah mengeluarkan pernyataan yang bertujuan untuk menenangkan kepanikan.
Duta Besar Afghanistan untuk PBB Ghulam Isaczai mengatakan kepada dewan bahwa dia berbicara untuk jutaan orang yang nasibnya tergantung pada keseimbangan, termasuk perempuan.
"Mereka akan kehilangan kebebasan untuk pergi ke sekolah, bekerja dan berpartisipasi dalam politik, ekonomi, dan kehidupan sosial negara," ujarnya.
Isaczai meminta dewan dan PBB untuk tidak mengakui administrasi yang mencapai kekuasaan dengan paksa atau pemerintah yang tidak inklusif.
Duta Besar Rusia untuk PBB Vassily Nebenzia mengatakan kekalahan cepat pasukan pemerintah Taliban mengejutkan semua orang.
“Saat ini, kami percaya bahwa tidak ada gunanya panik. Pertumpahan darah yang meluas di antara warga sipil telah dihindari," ujarnya.
“Afghanistan tidak boleh lagi menjadi surga bagi teroris. Ini adalah intinya,” kata wakil Duta Besar China untuk PBB Geng Shuang kepada dewan.
Diketahui bersama, PBB memiliki sekitar 3.000 staf nasional dan sekitar 300 staf internasional di Afghanistan.
PBB mengatakan pada Jumat, 13 Agustus 2021 lalu, beberapa staf telah dipindahkan ke Kabul tetapi tidak ada yang dievakuasi.***
