Berbicara pada konferensi pers di ibukota Afghanistan, Kabul, Mujahid menekankan kabinet pemerintah baru ini adalah pemerintah sementara atau "acting".
Untuk diketahui, Akhund yang baru ditunjuk sebagai perdana menteri, masih terdaftar dalam list sanksi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).
Berasal dari Kandahar, Akhund sebelumnya adalah Menlu dan kemudian Wakil Perdana Menteri (PM) selama tugas terakhir Taliban berkuasa dari 1996 hingga 2001.
Akund adalah kepala badan pembuat keputusan Taliban yang kuat, Rehbari Shura, atau dewan kepemimpinan.
Haqqani, menteri dalam negeri yang baru, adalah putra dari pendiri jaringan Haqqani, yang ditetapkan sebagai organisasi “teroris” oleh Amerika Serikat. Dia adalah salah satu orang yang paling dicari FBI.
Mengomentari pengumuman Taliban, Obaidullah Baheer, dari American University of Afghanistan, mengatakan bahwa hal itu tidak membantu mereka untuk mendapatkan pengakuan internasional.
“Jumlah waktu yang dihabiskan bukan untuk membahas atau menegosiasikan inklusivitas atau potensi pembagian kekuasaan dengan partai politik lain," ujarnya.
"Nyatanya, waktu dihabiskan untuk mengetahui cara membagi kue di antara barisan mereka sendiri," tutur Baheer melanjutkan.