Network
PR DEPOK – Isu hak perempuan termasuk pendidikan di Afghanistan pasca Taliban berkuasa memang ramai disoroti dunia internasional.
Berdasarkan rekam jejak kekuasaan Taliban di Afghanistan, hak perempuan untuk memperoleh pendidikan terbukti tidak diprioritaskan.
Alih-alih berjanji untuk memperhatikan hak perempuan dan pendidikan pada kekuasaan yang baru, Taliban lagi-lagi tidak menunjukkan hal tersebut.
Baca Juga: Link Live Streaming Juventus vs AC Milan di Liga Italia Senin, 20 September 2021 Pukul 01.45 WIB
Dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari The Guardian, Taliban baru-baru ini secara resmi mengumumkan kelanjutan kegiatan pendidikan di Afghanistan pasca terhenti selama satu bulan akibat peperangan.
Dari kabar yang dihimpun, Taliban secara efektif telah melarang anak perempuan dari pendidikan menengah di Afghanistan dalam pengumuman yang disampaikan pada Jumat, 17 September 2021.
Pasalnya, Taliban telah memerintahkan agar sekolah menengah dibuka kembali hanya untuk anak laki-laki, namun untuk anak perempuan tidak disebutkan
Taliban melalui Kementerian Pendidikan mengatakan kelas sekolah menengah untuk anak laki-laki dan guru laki-laki akan dilanjutkan pada hari Sabtu, awal minggu Afghanistan.
Tidak hanya melarang siswa perempuan, Taliban diinformasikan melarang juga kegiatan guru perempuan di Afghanistan.
"Semua guru dan siswa laki-laki harus menghadiri lembaga pendidikan mereka," kata pernyataan itu. Masa depan anak perempuan dan guru perempuan, yang terjebak di rumah sejak Taliban mengambil alih, tidak dibahas.
Untuk skala lebih luas, pembatasan hak perempuan Afghanistan oleh Taliban juga tampak dalam beberapa kenyataan.
Misalnya, pemerintah Taliban baru-baru ini telah mengalihfungsikan gedung kementerian urusan perempuan di Kabul kepada kementerian yang baru dibentuk kembali untuk pencegahan kejahatan dan promosi kebajikan.
Menanggapi pembatasan hak perempuan di Afghanistan, Kate Clark, salah satu direktur Jaringan Analis Afghanistan lantas mengecam tindakan Taliban dan menyebutkan bahwa mereka tidak punya wewenang membatasi hak pendidikan perempuan.
Baca Juga: Diincar Tiga Klub Besar Inggris, Jude Bellingham Tidak Mungkin Pindah ke Premier League
“Pendidikan dan literasi sangat dihargai dalam Islam sehingga Taliban tidak dapat melarang sekolah perempuan dengan alasan Islam, jadi mereka selalu mengatakan akan membukanya ketika keamanan membaik. Itu tidak pernah terjadi. Mereka tidak pernah membuka sekolah,” kata Kate Clark.
Memang, keputusan itu tidak berarti akhir dari pendidikan bagi perempuan, dengan beberapa kelas kecil di rumah, dan sekolah dijalankan di provinsi oleh badan amal.
Akan tetapi, keputusan demikian telah mengubah hak dasar masa kanak-kanak untuk mencari pendidikan menjadi pertaruhan berisiko tinggi.
“Selalu ada ketakutan bahwa mereka bisa ditutup dalam sekejap. Atau bahwa guru akan dipukuli atau ditahan. Ini telah terjadi. Mengajar gadis-gadis itu berisiko, tindakan perlawanan yang berani, tetapi bukan tidak mungkin,” ujarnya.
Dekrit tersebut menjadikan Afghanistan satu-satunya negara di dunia yang melarang separuh penduduknya mengenyam pendidikan menengah.***
