Network
PR DEPOK - Sekitar lusinan pemimpin dunia dan ratusan pejabat publik memanfaatkan negara-negara yang menjadi surga pajak (tax havens) dan perusahaan offshore untuk menyembunyikan aset bernilai ratusan juta dolar.
Hal tersebut digunakan demi menghindari kewajiban membayar pajak hingga beberapa hal dengan kemungkinan yang lebih buruk.
Pandora Papers, didasarkan pada dokumen yang bocor ke Konsorsium Jurnalis Investigasi Internasional (ICIJ) dan mengungkap transaksi rahasia raja, presiden dan perdana menteri.
Pandora Papers adalah yang terbaru dari serangkaian kebocoran dokumen keuangan ICIJ massal, dari LuxLeaks pada 2014, hingga Panama Papers 2016.
Sebuah penyelidikan besar-besaran telah ditemukan. Dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Al Jazeera, apa itu Pandora Papers dan siapa dibaliknya?
ICIJ, jaringan wartawan dan organisasi media, telah melakukan berbagai upaya selama dua tahun untuk menyaring 11,9 juta file rahasia yang bocor.
Dalam upaya tersebut, ICIJ dibantu oleh lebih dari 600 jurnalis dari 150 kantor media dan berita.
Tim itu juga memverifikasi informasi dari tangkapan 2,94 terabyte dengan referensi silang ke catatan publik dari lusinan negara.
ICIJ menemukan bahwa dokumen tersebut terkait dengan lebih dari 330 politisi dan pejabat publik, termasuk 35 pemimpin nasional saat ini masih menjabat dan yang pensiun, di lebih dari 91 negara dan wilayah di dunia.
“Catatan tersebut mencakup informasi tentang transaksi hampir tiga kali lipat lebih banyak dari para pemimpin negara saat ini dan juga dari mereka yang sudah pensiun," tulis ICIJ di situsnya.
Apakah perusahaan offshore ilegal?
ICIJ menekankan bahwa mendirikan perusahaan offshore untuk melakukan bisnis tidak dengan sendirinya menjadi ilegal.
Hal itu dikarenakan beberapa orang mungkin memiliki alasan yang sah demi merahasiakan keuangan mereka.
Tetapi entitas seperti itu sering terbukti menarik karena dapat memfasilitasi pengelakan pajak dan pencucian uang.
Dokumen rahasia yang bocor itu tidak kurang mempermalukan para pemimpin yang selama ini telah berkampanye secara terbuka mengenai pajak dan korupsi atau menganjurkan langkah-langkah penghematan anggaran negara.
Baca Juga: Cara Dapatkan Subsidi Token Listrik Gratis PLN 2021 Secara Online untuk Oktober hingga Desember 2021
Siapa saya yang disebut dalam Pandora Papers?
Sekitar 330 politisi dan 130 miliarder telah disebutkan dalam daftar Pandora Papers.
Di antara orang-orang penting yang disebutkan adalah Raja Yordania Abdullah II.
Ia diduga telah menggunakan rekening luar negeri untuk menghabiskan lebih dari Rp1,427 triliun untuk membeli rumah-rumah mewah di Inggris dan AS.
Beberapa hari menjelang pemilihan parlemen 8-9 Oktober di Republik Ceko, dokumen-dokumen itu diduga mengikat perdana menteri Anderj Babis dengan perkebunan rahasia senilai Rp313 miliar di puncak bukit Cannes, Prancis.
Pandora Papers juga mencantumkan Presiden Kenya Uhuru Kenyatta dan ibunya sebagai penerima manfaat dari yayasan rahasia di Panama.
Dokumen yang bocor juga menunjukkan bahwa tiga saudara kandung Kenyatta memiliki lima perusahaan offshore dengan aset senilai lebih dari Rp428 miliar.
Selain politisi, tokoh masyarakat yang diekspos termasuk penyanyi Kolombia Shakira, supermodel Jerman Claudia Schiffer dan mantan kapten kriket India Sachin Tendulkar.
Sistem offshore
Selain mengungkap transaksi keuangan ratusan pemimpin dunia dan selebriti, penyelidikan menyoroti sistem offshore itu sendiri, dengan AS muncul sebagai pemain besar di dunia offshore.
South Dakota, arsip menunjukkan, muncul sebagai negara bagian AS dengan jumlah perwalian terbesar - mekanisme keuangan yang sering digunakan untuk menghindari atau sangat mengurangi perpajakan.***
