Network
PR DEPOK - Pemerintah militer Myanmar telah mengecam keputusan negara-negara tetangganya di Asia Tenggara karena hanya mengundang seorang tokoh non-politik ke pertemuan puncak regional yang akan datang.
Kementerian luar negeri pemerintah militer mengatakan bahwa pemerintah Myanmar meminta hak yang sama dan penuh untuk berpartisipasi dalam pertemuan puncak 10 negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN).
“Myanmar tidak akan berada dalam posisi untuk menerima hasil apapun dari diskusi,"
Baca Juga: Setelah 20 Bulan Terhenti Akibat Pandemi Covid-19, Iran Akhirnya Kembali Menggelar Salat Jumat
"Dan keputusan yang bertentangan dengan ketentuan, tujuan dan prinsip-prinsip Piagam ASEAN,” kata kementerian luar negeri dalam rilisnya.
Sebagaimana diketahui, pertemuan puncak atau KTT ASEAN akan berlangsung pada 26 hingga 28 Oktober mendatang.
Dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Al Jazeera pada Sabtu, 23 Oktober 2021, belum jelas siapa, jika ada, yang akan mewakili Myanmar dalam pertemuan tersebut.
Dilaporkan, lebih dari 1.000 warga sipil telah dibunuh oleh pasukan keamanan Myanmar dan ribuan telah ditangkap, menurut PBB.
Hal itu terjadi di tengah tindakan keras terhadap pemogokan dan protes yang telah menggelincirkan demokrasi tentatif negara itu dan memicu kecaman internasional.
Sementara itu, militer Myanmar mengungkapkan bahwa jumlah korban yang tewas tersebut telah dilebih-lebihkan dan tidak sesuai fakta lapangan.
Baca Juga: Lionel Messi pindah ke PSG, Ronaldinho Janggal Melihatnya Mengenakan Jersey Selain Barcelona
Tekanan internasional telah meningkat pada ASEAN untuk bertindak lebih keras terhadap kegagalan Myanmar untuk mengambil langkah-langkah yang disepakati.
Yaitu mengakhiri kekerasan dan mengizinkan akses kemanusiaan yang sejalan dengan “konsensus” ASEAN yang dicapai pada April lalu.
Langkah berani yang tidak biasa
Keputusan yang diambil oleh para menteri luar negeri ASEAN pada pertemuan darurat pekan lalu merupakan langkah berani yang luar biasa bagi blok yang didorong oleh konsensus.
Pasalnya, ASEAN yang secara umumnya lebih menyukai kebijakan keterlibatan dan non-intervensi terhadap negara-negara anggotanya.
Para menteri pada pertemuan Jumat lalu terbagi antara berpegang teguh pada tradisi non-intervensi dan kebutuhan untuk mempertahankan kredibilitas dengan memberi sanksi kepada pemimpin kudeta Min Aung Hlaing.
Di sisi lain, militer Myanmar mengatakan setelah pertemuan bahwa keputusan ASEAN bertentangan dengan prinsip-prinsip yang mereka pegang.
Sementara itu, Tom Andrews, Pelapor Khusus PBB untuk situasi hak asasi manusia di Myanmar, mendesak Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk bertindak dan menolak para penguasa militer negara itu.
Andrews juga mendesak PBB untuk mengeluarkan resolusi yang melarang penjualan senjata ke Myanmar.
“Tindakan ini diperlukan karena senjata dan teknologi penggunaan ganda terus dijual dan dikirim ke junta,” katanya.***
