Network
PR DEPOK - Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), Inggris dan Amerika Serikat telah mendesak pemulihan pemerintahan sipil di Sudan setelah kudeta pekan lalu.
Kedua negara Arab, yang menikmati hubungan dekat dengan militer yang berkuasa di Sudan, sebelumnya hanya menekankan stabilitas di negara itu.
"Kami menyerukan pemulihan penuh dan segera dari pemerintah dan lembaga transisi yang dipimpin sipil," kata keempat negara dalam pernyataan bersama yang dirilis pada Rabu oleh Departemen Luar Negeri AS.
Baca Juga: Gubernur Jateng Hadiri Rakerwil PAN Jateng, Zulkifli Ajak Seluruh Kader Dukung Ganjar Pranowo
“Kami mendorong pembebasan semua yang ditahan sehubungan dengan peristiwa baru-baru ini dan pencabutan keadaan darurat,” tambah mereka, sebegaimana dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Al Jazeera pada Kamis, 4 November 2021.
AS telah memimpin kecaman atas pengambilalihan kekuasaan oleh militer pada 25 Oktober yang mengganggu transisi menuju demokrasi, di mana kekuasaan dibagi dengan pemerintah sipil yang dipimpin oleh Perdana Menteri Abdalla Hamdok.
“Kekerasan tidak memiliki tempat di Sudan baru, pada titik ini kami mendorong dialog yang efektif antara semua pihak," ujar Departemen Luar Negeri AS.
"Kami mendesak semua untuk memastikan bahwa perdamaian dan keamanan bagi rakyat Sudan adalah prioritas utama,” lanjutnya.
Lebih jauh lagi, militer Sudan juga menghadapi tekanan dari Uni Afrika, yang menangguhkan negara itu sampai pemulihan efektif otoritas transisi yang dipimpin sipil.
