Network
PR DEPOK - Pejabat militer dan pemerintah sipil Sudan menyatakan secara resmi bahwa sebuah kesepakatan telah dicapai antara keduanya.
Militer dan sipil setuju mengembalikan posisi Perdana Menteri Abdalla Hamdok, yang digulingkan dalam kudeta bulan lalu, untuk kembali memimpin Sudan.
Mereka juga mengatakan bahwa pejabat pemerintah dan politisi yang ditangkap sejak kudeta 25 Oktober akan dibebaskan sebagai bagian dari kesepakatan antara militer dan partai politik.
"Hamdok akan memimpin kabinet teknokratis independen," kata pejabat Sudan, sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Associated Press pada Minggu, 21 November 2021.
Pejabat Sudan yang berbicara dengan syarat anonim menyebutkan PBB, Amerika Serikat, dan beberapa negara lainnya memainkan peran penting dalam menyusun perjanjian.
Kudeta yang terjadi lebih dari dua tahun setelah pemberontakan rakyat yang memaksa penggulingan otokrat Omar al-Bashir dan pemerintahan Islamnya, telah menuai kritik internasional.
Baca Juga: Unjuk Rasa Meletus di Beberapa Negara Eropa, Menentang Aturan Pembatasan Nasional dan Anti-Vaksin
Amerika Serikat yang tak lain adalah sekutunya dan PBB telah mengutuk penggunaan kekuatan berlebihan terhadap pengunjuk rasa anti-kudeta.
Rakyat Sudan telah turun ke jalan secara massal sejak pengambilalihan militer, yang menjungkirbalikkan transisi rapuh negara itu menuju demokrasi.
Kesepakatan itu datang hanya beberapa hari setelah asosiasi dokter Sudan mengatakan setidaknya 15 orang tewas oleh tembakan langsung selama demonstrasi anti-kudeta.
Baca Juga: Luna Maya Dikabarkan Menjabat Jadi Ketua RT, Begini Penjelasan Camat
Militer telah memperketat cengkeramannya pada kekuasaan, menunjuk Dewan Kedaulatan baru yang dikelola militer. Dewan tersebut diketuai oleh pemimpin kudeta Jenderal Abdel-Fattah Burhan.
Sebuah inisiatif yang dibentuk setelah kudeta dan melibatkan partai politik serta tokoh masyarakat mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa Hamdok akan diangkat kembali dan akan membentuk kabinet teknokratis.
Dikatakan kesepakatan itu akan ditandatangani hari ini, Minggu 21 November 2021, bersama dengan deklarasi politik.
Namun salah satu partai terbesar di Sudan, Partai Ummah mengeluarkan pernyataan yang menyiratkan bahwa pihaknya tidak menandatangani kesepakatan.
“Partai menyatakan keyakinannya pada perlawanan dan memberontak yang selalu menang. Partai juga menegaskan kembali bahwa kami akan selalu berdiri di sisi rakyat untuk melindungi keadilan," ujarnya.
Senada dengan Partai Ummah, Pasukan untuk Deklarasi Kebebasan dan Perubahan, kelompok yang mempelopori pemberontakan yang berpuncak pada penggulingan al-Bashir, keberatan dengan kesepakatan apa pun dengan militer.
Baca Juga: Kejaksaan Agung Lelang 15 Mobil dan 1 Unit Motor Mewah Sitaan Kasus Korupsi Jiwasraya
Dalam sebuah pernyataan, kelompok itu mengulangi penentangannya terhadap kemitraan politik baru dengan militer, bersikeras para pelaku kudeta harus dibawa ke pengadilan.
"Kami tidak peduli dengan kesepakatan apa pun dengan junta brutal itu, dan kami menggunakan semua metode damai untuk menjatuhkannya," kata pernyataan itu.
Sementara itu, ribuan orang Sudan turun ke jalanan di Ibu Kota Khartoum pada hari ini untuk mengecam kudeta dan menuntut pemindahan kekuasaan segera kepada warga sipil.
Para pengunjuk rasa mengibarkan bendera Sudan dan meneriakkan, “Kekuasaan untuk rakyat! Militer harus tinggal di barak.”***
